- Bayu Nugraha
VIVA.co.id – Paripurna pengesahan UU Pemilu menguji kekompakan koalisi parpol pendukung pemerintah Joko Widodo. Dari tujuh parpol, hanya PAN yang berani bersikap berbeda menyuarakan sikapnya.
PAN juga menjadi salah satu fraksi yang melakukan aksi walk out dalam paripurna DPR semalam. Isu mencuat bila elite parpol pendukung pemerintah ingin PAN bersikap tegas sebagai oposisi atau tetap di dalam pemerintahan.
Pengamat politik, Said Salahuddin menganalis sikap PAN yang berseberangan dengan koalisi parpol pemerintah masih wajar. Ia pun memprediksi, koalisi pendukung Jokowi belum pecah dan belum ada sanksi untuk PAN.
"Karena sudah dinyatakan tegas PAN tidak mendukung nol persen, maka tidak bisa kita katakan bahwa PAN ini berkhianat pada pemerintah kecuali alasan PAN seperti Gerindra, PKS, Demokrat (yang juga ikut walk out). Karena dia tidak menunjukkan sikap berkhianat maka tidak cukup alasan untuk memberikan sanksi di kabinet," kata Said, kepada VIVA.co.id, Jumat 21 Juli 2017.
Menurutnya, alasan PAN untuk walk out atau berbeda dengan pemerintah, cukup kuat. Selain itu, PAN juga tidak sepenuhnya mendukung opsi nol persen PT. "PAN tidak tegas mendukung nol persen, tapi tegas menolak 20 persen," katanya.
Sementara, dalam paripurna DPR, PAN mengajukan opsi antara 0-10 persen untuk PT. Menurut Said, PAN memang tidak tegas menolak usulan pemerintah. Tapi, juga tidak sepenuhnya frontal melawan pemerintah.
"Sikap PAN ini lebih elegan di banding sikap beberapa partai lain yang awalnya tidak setuju 20 persen kemudian beralih 20 persen," jelasnya.
Awalnya, yang hanya menyetujui 20 persen adalah PDIP, Nasdem dan Golkar, PPP, dan Hanura. Sementara yang belakangan ikut seperti PKB tidak memberi alasan kenapa mereka beralih. Hal itu yang menurutnya, berbeda dengan PAN yang punya alasan kuat.
"Apa alasan mereka setuju dari nol tapi berbalik. Apakah misalnya ada ancaman karena bagian koalisi? Itu kan perlu dijelaskan," katanya.
Baca Juga: PAN Dikritik, Pilih Oposisi atau Dukung Pemerintah
Sebelumnya, kritikan ditujukan kepada PAN dari Hanura. Wakil Sekjen DPP PAN Dadang Rusdiana menilai, kalau anggota parpol koalisi pemerintah tak komitmen, maka ia menganggapnya sebagai hal yang aneh. Hal ini yang akan mempengaruhi kesolidan pemerintah menjadi tak sehat. Ia pun menantang agar PAN bisa bersikap untuk memilih oposisi atau berada dalam pemerintahan.
"Tentunya PAN juga harus ksatria, untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," kata Dadang. (mus)
