- VIVA/Fajar GM
VIVA.co.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Partai Golongan Karya berpandangan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar adalah pihak yang saat ini memiliki kewenangan penuh membuat keputusan untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Munaslub, yang merupakan mekanisme Partai Golkar untuk memilih ketua umum baru seperti diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol itu mencuat usai Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Banyak teman-teman Golkar yang berbicara, datang ke saya, untuk minta pendapat, pandangan-pandangan, tapi bagi saya, ini sudah urusan DPP, tentu juga DPD (Dewan Pimpinan Daerah) masing-masing," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
DPP Partai Golkar sudah menjalankan sejumlah langkah dalam menyikapi penetapan Novanto sebagai tersangka. Langkah itu di antaranya penetapan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham untuk melakukan fungsi koordinasi dalam mengemban tugas kepartaian dengan tetap melakukan pelaporan kepada Novanto.
Menurut JK, DPP akan terus melakukan langkah-langkah lanjutan untuk menyikapi penetapan Novanto sebagai tersangka dalam rangka usaha perbaikan citra partai menjelang Pemilu 2019.
JK menambahkan, langkah itu tentunya dilakukan tetap dalam koridor yang sudah diatur di AD/ART, seperti melakukan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Sebagai informasi, rapimnas sendiri adalah tahapan yang bisa dilakukan untuk menentukan sikap-sikap resmi Partai Golkar, termasuk memutuskan perlunya dilakukan Munaslub guna menentukan ketua umum baru.
"Tentu berikutnya, ya kita tunggu apa keputusan DPP sendiri, atau mengadakan Rapimnas untuk mengambil langkah-langkah. Itu ada prosedurnya di AD/ART." (mus)
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
Setya Novanto Acungkan 2 Jari Saat Nyoblos di Lapas Sukamiskin
