- ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
VIVA.co.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa partainya, Demokrat, PAN, dan PKS satu sikap dalam persoalan Undang Undang Pemilu yang baru dilahirkan atau disahkan oleh DPR. Mereka tidak setuju pada aturan presidential threshold atau ambang batas presiden 20 persen.
"Kami tidak ikut bertanggung jawab, karena tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah akan menilai," kata Prabowo dalam konferensi pers bersama SBY di Cikeas, Bogor, Kamis, 27 Juli 2017.
Prabowo menegaskan, aturan tersebut mencederai demokrasi. Sebab, memasung hak anak bangsa yang memiliki potensi, kualitas untuk menjadi pemimpin negara.
"Saya katakan Gerindra tidak ikut yang melawan sejarah. Presidential threshold 20 persen adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Saya tidak mau terlibat pada sesuatu yang seperti itu," ujarnya.
Prabowo bersyukur karena sikap Partai Demokrat, PAN, dan PKS sama dengan pendiriannya itu. Dia pun mengingatkan bahwa saat ini ada kecenderungan perusakan demokrasi.
"Jadi, lahir dari kecemasan itu, kami khawatir bahwa demokrasi kita ke depan bisa dirusak, karena itu sesuai yang disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau, mengingatkan rekan yang ada di kekuasaan," tutur mantan komandan jenderal Kopassus tersebut.
Prabowo menambahkan, demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa ini. Menurut dia, demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, rule of the game dan harus adil, tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.
"Intinya itu, kami akan terus komunikasi, harus lakukan check and balance, setiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi, filosofi check and balance. Inti demokrasi negara aman dan adil. Tidak mungkin aman kalau tidak adil, tidak mungkin ada kesejahteraan kalau tidak ada keadilan," tutur dia.
