Kaitkan PDIP dengan PKI, Arief Ditegur Gerindra

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.

VIVA.co.id – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pernyataan Waketum Gerindra Arief Poyuono yang menghubungkan PDIP dengan PKI adalah pernyataan pribadi. Karena itu dia tidak ingin jika pernyataan itu dikaitkan dengan Partai Gerindra.

Cek Fakta: Video PKI Dukung Anies

"Pernyataan itu jelas pernyataan pribadi, pandangan pribadi bukan pernyataan partai dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Prabowo bahwa kita ini dengan partai-partai lain adalah mitra dalam berdemokrasi. Kita saling menghormati termasuk kepada PDIP," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Fadli mengatakan, partai bisa mengambil tindakan terhadap Arief sesuai dengan aturan yang ada di internal Partai Gerindra. Termasuk bisa diusut melalui mahkamah partai.

Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Begini Penjelasan Jenderal Andika Perkasa

"Jadi tindakan itu sudah cross the line ya, sudah melewati batas dan kami tidak pernah mempunyai pandangan sikap seperti yang disampaikan oleh saudara Arief Poyuono," ujar Fadli.

Menurut Fadli, internal partai sudah menegur dan akan memanggil Arief. Sementara terkait adanya proses hukum terhadap Arief, Fadli menyatakan itu bukan urusan Gerindra.

Analisis Komunikasi Politik dalam Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati

"Yang bersangkutan akan dipanggil terkait dengan pertanggungjawaban apa yang diucapkannya lah gitu," kata Fadli.

Sebelumnya, Arief Poyuono membenarkan dirinya mengirimkan surat permintaan maaf kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam surat itu disebutkan Arief menghubungkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dengan Partai Komunis Indonesia.

"Benar saya meminta maaf," kata Arief saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu, 2 Agustus 2017.

Arief lantas menjelaskan alasannya meminta maaf. Dia mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meneleponnya agar dia menyelesaikan masalah pernyataan "wajar saja kalau PDIP sering disamakan dengan PKI karena menipu rakyat".

"Padahal saya itu tidak menuduh PDIP sebagai PKI. Saya itu hanya menanggapi pernyataan Hasto yang bicara di salah satu media online. Dia mengeluh, setelah mengkritisi statementnya Prabowo pada saat di Cikeas, UU Pemilu itu lelucon politik yang menipu rakyat, Prabowo sangat berambisi," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya