PDIP Minta Komitmen Parpol Tak Asal Deklarasi Usung Jokowi

PDIP saat Rakornas Pilkada Serentak 2017
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

VIVA.co.id – Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto merespons positif sejumlah parpol yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2019. Ia berharap dukungan tersebut bisa diimplementasikan khususnya dengan mendukung kebijakan Jokowi di DPR dan rakyat.

Datangi DPP PDIP, Pentolan Barisan Celeng Siap Jelaskan Dukung Ganjar

Salah satu yang disinggung Hasto adalah sosialisasi atas keberhasilan Pemerintahan Jokowi.

"Sosialisasi keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Tapi, selain itu juga bagaimana menggelorakan semangat rakyat, untuk betul-betul menyatu dengan Pak Jokowi yang kepemimpinanya dikenal dengan dialogis,  kepemimpinan dengan tradisi blusukan," kata Hasto kepada wartawan, Jumat 4 Agustus 2017.

Pengakuan Petugas Keamanan PDIP, Minta Harun Masiku Rendam Ponsel

Ia menilai kalau hal ini dilakukan dalam tahap dukungan maka akan jauh lebih positif membangun demokrasi yang lebih sehat. Meski PDIP, sejauh ini, justru belum mendeklarasikan Jokowi untuk maju sebagai capres 2019. Namun, ia melihat dukungan-dukungan itu bagian dari ruang gerak yang dikomunikasikan oleh PDIP.

"Misalnya ketika melihat pasca pilpres, apa yang semula kita anggap semua jadi etika politik, bahwa presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, kemudian di tingkat implementasinya senafas dengan apa yang terjadi di DPR," lanjut Hasto.

Petugas Kantor Hasto Kristiyanto Bersaksi di Sidang Suap KPU

Persoalannya, ia menambahkan yang terjadi justru sebaliknya. Suara rakyat bisa dikesampingkan dalam praktek politik dengan menghalalkan cara di DPR. Ia mencontohkan dengan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Itu realitas kehidupan demokrasi bahwa suara yang diperoleh rakyat seharusnya senafas yang terjadi di DPR. Pengalaman itu maka kita mendorong parpol pengusung pemerintahan Jokowi berkomunikasi dengan parpol lain. Lalu masuklah Golkar, PPP, kemudian termasuk PAN saat itu," jelasnya.

Kemudian, dia mengatakan posisi PDIP yang juga mengusung Jokowi saat ini juga bertanggungjawab memastikan mengawal kebijakan pemerintahan, baik di DPR maupun di kehidupan rakyat. Apalagi Jokowi juga lahir dari sebuah proses kepemipinan di partai mulai dari walikota, gubernur hingga calon presiden.

"Kalau kami ikut-ikutan membawa suasana ke depan, semua bicara persiapan 2019, maka suasana jadi kurang sehat dalam demokrasi, maka harus ada bagi-bagi tugas, kami lebih baik berikan dukungan yang efektif," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya