- VIVA.co.id/Istimewa
VIVA.co.id – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan partainya menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang lima hari sekolah atau full day school. Kebijakan Muhadjir Effendy ini dinilai dipaksakan.
"Full day school yang coba diterapkan dan dipaksakan sangat berbahaya. Nahdiyin menolak, karena mengganggu apa yang telah dibangun para kiai," kata politikus yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.
Cak Imin berharap kebijakan full day school yang sudah diterapkan Muhadjir Effendy, segera dicabut. Alasan utama persoalan ini karena dapat merusak tradisi yang selama ini berjalan seperti di lingkungan pesantren.
"Warga Nahdliyin menolak keseragaman melalui (aturan) Mendikbud. Full day school atau lima hari sekolah akan meresahkan, merusak tradisi," tegasnya.
Kemudian, ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah menemui Presiden Joko Widodo sebanyak tiga kali untuk meminta pencabutan peraturan tersebut. Menurutnya, Jokowi akan mencabut Permen tersebut.
"Beliau (Jokowi) menyanggupi," lanjut mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.
Namun, ia merasa heran mengapa Permen nomor 23 tahun 2017 tentang full day school masih belum dicabut hingga hari ini.
"Saya optimis akan didengar dan apa yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud itu, saya harap tidak memaksakan diri untuk madrasah-madrasah kita," ucapnya.
Ia menambahkan, salah satu Nawacita Presiden Joko Widodo adalah merevolusi karakter bangsa. Akan tetapi, menerjemahkan Nawacita dengan peraturan sekolah full day school, menurutnya, sama sekali tidak tepat.
"Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sungguh tidak realistis dibanding pemerintah Belanda. Belanda saja kalau mengambil kebijakan realistis dan tidak kontra produktif," katanya. (ase)
