VIVA.co.id – Politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid mempertanyakan wacana pembangunan gedung DPR untuk perkantoran dan apartemen. Usulan ini dinilainya masih harus diperjelas lebih dulu di Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Bagi Hidayat, hal ini masih sebatas wacana yang dilempar dari usulan pribadi pimpinan DPR yaitu Fahri Hamzah. Pasalnya, usulan ini tak ada kesepakatan di DPR.
"Itu juga apa sudah menjadi keputusan DPR? Atau masih pernyataan pribadi. Kalau keputusan DPR, pernah dibahas di Banggar? Tanya dulu itu keputusan pribadi atau DPR. Kalau itu keputusan DPR berarti sudah dibahas. Kalau itu pernyataan pribadi beliau berarti belum jadi keputusan DPR. Itu yang harus clear lebih dulu," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Senin 14 Agustus 2017.
Ia menilai, kalau wacana ini sebenarnya masih menjadi pernyataan pribadi tapi seolah menjadi keputusan DPR. Hal ini yang harus dipertanyakan dan dibahas lebih dulu ke Banggar. "Supaya publik bisa menyikapi dengan baik dan benar. Jangan sudah ramai di sana sini ternyata masih sikap pribadi," kata Hidayat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengusulkan agar anggota DPR bisa tinggal di dekat Kompleks Parlemen di Senayan. Menurut dia, tidak ada alasan anggota Dewan tidak ikut sidang karena alasan macet, terlambat dan segala yang berkaitan dengan persoalan jarak
Respons BURT DPR
Sementara, rencana penataan kawasan parlemen seperti pembangunan apartemen dan perkantoran DPR tengah menjadi sorotan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menjelaskan, pembangunan gedung perkantoran untuk anggota DPR merupakan kebutuhan.
Salah satu alasannya karena jumlah anggota dewan yang semakin banyak. Hal ini mengacu jumlah anggota DPR pada 2019 mencapai 575 anggota. "Anggotanya dulu 400. Sekarang anggotanya 560. Tahun 2019 tambah 15, jadi 575," kata Anton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Agustus 2017.
Anton mengaku tidak bisa membayangkan jika kapasitas gedung saat ini bisa menampung jumlah anggota yang semakin bertambah. Termasuk para staf dan tenaga ahli yang menyertai anggota Dewan.
"Makanya kalau ada yang teriak-teriak di luar, bila perlu tak undang lihat gedung DPR-nya. Kalau perlu Menkeu saya undang. Menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedung langsung," ujarnya menantang. (mus)
