Bikin Gaduh Koalisi, Apa Motif Ketua Gerindra Jabar?

Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar didampingi Ahmad Syaikhu (kiri).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Risky Andrianto

VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Barat, Mulyadi berkelit setelah bikin gaduh keharmonisan koalisi dengan PKS. Mulyadi berdalih, pernyataannya yang mengancam akan mencabut dukungan ke Ahmad Syaikhu di Pilgub Jawa Barat hanya sebagai bentuk peringatan kepada PKS.

Gerindra Sebut Sentimen Ganti Presiden 2019 Kental di Pilkada Serentak

"Kita masih bersama-sama. Saya cuma peringati PKS. (Koalisi) Ini jadi enggak? Pasangan ini ide PKS kan. Tapi, justru saya sekarang lihat tidak serius," ujar Mulyadi, Rabu 13 September 2017.

Selain mempertanyakan keseriusan kader PKS Ahmad Syaikhu, Mulyadi juga melihat keseriusan bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang siap menjadi kader Gerindra, belum juga terlihat.

PKS: Pengurus Sekber Bareng Gerinda-PAN Belum Resmi

"Dari hal yang sifatnya pasangan, Pak Demiz ini enggak proaktif datang ke DPD dan DPP," ujarnya.

Bahkan, ia menilai, pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu belum terlihat upaya menyolidkan internal.

Hidayat Nur Wahid: Koalisi Gerindra Menguat dengan PKS

"Kalau pasangan ini tidak yakin, ngeri. Sejak satu bulan saya rilis terus. PKS komunikasi satu kata juga, enggak ada sampai sekarang," katanya.

Sebelumnya, Mulyadi menyatakan, terkait sikap pencabutan dukungan kader PKS Ahmad Syaiku sebagai bakal calon wakil gubernur di Pilgub 2018, sudah bulat. Menurutnya, sikap tersebut berdasarkan situasi perkembangan terbaru dinamika politik di Jawa Barat dan petunjuk dari tingkat pusat.

"Karena Pak Prabowo selalu meminta laporan atas perkembangan Di Jabar dan beliau selalu mendengarkan apapun masukan dan informasi dari saya selaku ketua DPD," ujar Mulyadi dalam pesan singkatnya, Selasa 12 September 2017.

Ia menyindir keputusan mengusung Ahmad Syaikhu dipasangkan dengan Deddy Mizwar sulit memenangkan konstestasi di Pilgub Jabar. "Untuk mengusung pasangan Demiz Saikhu, sejauh ini menjadi sulit direalisasikan karena pertimbangan atas kesiapan kandidat dan PKS," katanya. (mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya