- VIVA.co.id/Bimo Fundrika
VIVA.co.id – Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai ada kencenderungan dari sejumlah anggota DPR yang ingin melemahkan KPK di balik pembentukan Pansus tersebut. Dia menilai dari ratusan anggota DPR ada kemungkinan suara mendukung atau melemahkan KPK.
"Di DPR ada 10 fraksi, 560 anggota, dan lain-lain, tak mungkin suaranya satu. Saya juga tak ingin bantah, mungkin saja di antara 560 itu punya agenda melemahkan KPK. Yang jadi salah, itu semua dianggap melemahkan," ungkap Arsul dalam Diskusi Polemik Trijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 23 September 2017.
Di internal Pansus KPK, kata Arsul, anggota Pansus sudah membahas sejumlah rekomendasi yang dalam pemberantasan korupsi. Arsul secara tegas menyatakan, partainya tidak setuju jika Pansus meminta KPK hanya menjalankan fungsi pencegahan dalam memberantas korupsi.
"Posisi PPP, kami tak akan setujui kalau ada rekomendasi Pansus yang inginkan KPK ke depan, lakukan fungsi pencegahan dalam korupsi. Bagaimana fungsi penyelidikan, penyidikan dan sebagainya?" tegasnya.
Arsul menjelaskan, jika DPR ingin mengonfigurasi fungsi penegak hukum, sebaiknya harus ditata secara menyeluruh dan komprehensif.
"Kita kembalikan ke sudut pandang lembaga hukum yang menyelidik dan menyidik, tidak menuntut dan sebaliknya," kata Arsul. (ren)
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
