- VIVA/Eduard
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, menanggapi maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Ia memastikan tak akan mencalonkan kepala daerah dengan status sebagai tersangka korupsi.
"Kalau kami tegas, dalam pencalonan boleh dicek kami enggak calonkan mereka yang tersangka, mereka yang punya persoalan dengan korupsi, kami enggak pernah calonkan," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Minggu 24 September 2017.
Tak hanya itu, ia menegaskan partainya akan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang menjadi tersangka kasus korupsi.
"Dan PDI-P memberikan dukungan penuh, maka kami memberikan sanksi pemecatan bagi yang terkena operasi tangkap tangan KPK. Hanya PDI-P yang kasih pemecatan seketika. Partai lain enggak," kata Hasto.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
Menurutnya, masih banyak kepala daerah yang meski bermasalah, namun belum terjaring OTT KPK.
"Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah yang kena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah. Kami mengapresiasi KPK," kata Tjahjo. (ase)
Cak Imin Sebut Pembangunan selama Sepuluh Tahun Terakhir Terlampau Sentralisasi
Cak Imin mendorong kader-kader PKB untuk maju dalam Pilkada Serentak di daerah masing-masing. Dia menilai pembangunan selama sepuluh tahun terakhir terlalu sentralistis.
