DPR: Isu 5.000 Senjata Jangan Dibiarkan Simpang Siur

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Kiri) bersama Presiden Joko Widodo (kanan).
Sumber :
  • Biro Pers Kepresidenan

VIVA.co.id – Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu pembelian 5.000 pucuk senjata api menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, tahun politik bisa saja terjadi miskomunikasi.

29 Pati TNI Naik Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi, Ini Daftar Namanya

"Ini tahun politik, bisa saja miskomunikasi yang dikonotasikan dengan politik dan sebagainya," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 25 September 2017.

Agus meminta pihak-pihak terkait agar bisa duduk bersama menjelaskan kepada publik dan juga parlemen. Diharapkan, dengan itu tak ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah ke politik terkait dengan isu ini.

Mengenal 2 Sosok Jenderal TNI Bintang 4 yang Masih Aktif Betugas

"Duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR. Jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik," tutur politisi Demokrat tersebut.

Dia juga menyerahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu pembelian senjata ini. Agus meminta pemerintah tak membiarkan simpang siur isu ini.

18 Jenderal Bintang 2 Dimutasi Panglima TNI di Akhir Maret 2024

Menurut dia, seharusnya pemerintah cepat merespons terkait persoalan yang sudah menjadi konsumsi publik.

"Ini kan lingkup pemerintah. Kita serahkan pada pemerintah untuk selesaikan ini. Miskomunikasi harus dijelaskan kepada rakyat dan DPR supaya enggak simpang siur," kata Agus.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam forum internal dan bukan kepada publik bahwa ada institusi di luar TNI yang memesan senjata api secara ilegal. Gatot menyebut senjata itu dipesan institusi non militer dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya