- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berencana untuk menggelar rapat pleno, Jumat, 29 September 2017. Namun, rapat ditunda menjadi Senin, 2 Oktober 2017.
Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, menjamin apa pun yang terjadi, pleno tetap digelar pada Senin, 2 Oktober 2017.
"Jadi tanggal 2 Oktober malam, Insya Allah apa pun yang terjadi, DPP Golkar rapat pleno,” kata Nurdin di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 September 2017.
Nurdin menjelaskan, pembatalan rapat pleno hari ini karena adanya persoalan teknis dan berbenturan dengan jadwal lain. Ia menekankan, bila dipaksakan hari ini, tak akan cukup menampung jumlah pengurus Golkar yang hadir.
Menurut dia, ruang aula DPP Golkar memiliki kapasitas untuk menampung ratusan kader.
“Tadi saya terima kabar bahwa pleno ditunda karena ada persoalan teknis. Jadi kalau pleno itu kan biasanya yang hadir 80 persenan pengurus partai, artinya 220-an orang. Sedangkan tempatnya di aula DPP,” lanjut Nurdin.
Sebelumnya, Korbid Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, pleno dipastikan digelar pada Senin, 2 Oktober 2017. Menurut dia, salah satu penundaan karena masih ada agenda rakornis Golkar.
"Senin. Malam, jam 7. Ya teknis saja. Ini hari masih ada penutupan rakornis. Terus tadinya kan kami mau bikin nanti malam, tapi ternyata ruangan itu tiga hari lalu sudah di-booking oleh pembina," kata Yorrys melalui sambungan telepon, Jumat 29 September 2017.
Yorrys menyebut, penundaan ini tak ada hubungannya dengan putusan praperadilan Novanto pada Jumat hari ini. Seperti diketahui, praperadilan itu akan menentukan apakah Novanto tetap tersangka atau tidak.
"Praperadilan enggak ada urusan sama pleno. Enggak ada pengaruhnya. Ini kami pleno, itu kan hanya menyampaikan rekomendasi yang sudah dibuat," ujar dia.
Sebelumnya, tim kajian telah memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai buruk yang salah satunya disebabkan status tersangka Novanto dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.
Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto nonaktif dari jabatannya dan segera menentukan pelaksana tugas (plt) ketua umum. Persoalan non aktif Novanto dan penunjukan plt ketum menjadi agenda utama dalam pleno Golkar.
