- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyindir bawahannya yang kerap mengumbar pernyataan yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Tanpa menyebut nama, Jokowi mengingatkan politik negara harus kondusif.
Menurut dia, bawahannya harus ingat sebagai bagian dari pemerintah harus memperhatikan sikap dan pernyataan.
"Politik harus kondusif. Oleh sebab itu, jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat khawatir dan bingung. Semuanya," kata Jokowi, dalam pidato pembukaanya pada rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2017.
Entah siapa yang dimaksud Jokowi. Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menjadi sosok yang diperbincangkan karena pernyataannya terkait pesanan 5 ribu senjata api di luar institusi TNI. Pernyataan mantan KSAD itu membuat ramai internal pemerintah.
Kemudian, Jokowi melanjutkan tak ingin persoalan antarlembaga justru menjadi konsumsi publik. Harusnya masalah itu bisa diselesaikan di internal pemerintah.
"Permasalahan antarlembaga, antar-kementerian, selesaikan secara kondusif. Bahas di tingkat menko, tingkat menko belum selesai, tingkat Bapak Wapres. Masih belum selesai, bisa ke saya," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kembali, bahwa tahun 2018 sudah memasuki tahun politik. Rangkaian tahun politik ada Pilkada serentak 2018 hingga Pemilu 2019 yang salah satunya ajang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
"Oleh sebab itu, sekali lagi jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi. Kita bekerja saja, sudah. Bekerja saja," katanya.
Namun jika memang terjadi masalah, yang membuat kementerian atau lembaga terkait ragu, bisa meminta ke dirinya untuk dibahas secara terbatas.
"Dan kalau ragu-ragu agar di angkat di ratas (rapat terbatas). Sekali lagi. Kita ingin terus menjaga keteduhan, ketentraman, ketenangan, persatuan di antara kita dan juga di masyarakat," ujar Jokowi.
Seperti diketahui, usai Jenderal Gatot menyampaikan masalah 5 ribu senjata api itu, lalu mendapat bantahan dari Menkopolhukam Wiranto. Penjelasan Wiranto bahwa BIN memesan 500 senjata api dari PT Pindad dan sudah mendapat izin Mabes Polri.
Namun, pada Jumat, 29 September 2017, terungkap ada pengiriman senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk. Kemudian, amunition castior 40mm, 40x 46mm round RLV-HEFJ dengan fragmentasi eksplosif tinggi Jump Grenade. Total ada 5.932 butir (71 boks) dengan berat 2.829 kg.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, senjata dan amunisi dibawa menggunakan pesawat sewa model Antonov AN-12 TB, dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024. Senjata dan amunisi ini akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri.
"Senjata di Bandara Soetta, yang dimaksud rekan-rekan (wartawan) adalah betul milik Polri, adalah barang yang sah,” kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 30 September 2017. (ase)
