- Suparman
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan, persoalan amunisi milik Polri dengan spesifikasi militer yang mematikan seharusnya bisa diselesaikan di internal pemerintah. Upaya itu agar ada koordinasi yang jelas.
"Mari kita buka aturan-aturan pendukungnya, perundang-undangannya. Kalau kurang baik, menimbulkan terjadinya konflik pendapat, sebaiknya dibuat aturan yang baik, koordinasi yang jelas," kata Hasanudin di gedung DPR, Jakarta, Rabu 11 Oktober 2017.
Ia pun menyarankan agar persoalan ini tak usah diperpanjang. Tapi cukup diselesaikan di bawah koordinasi menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Ia yakin pasti akan bisa diselesaikan.
"Dengan koordinasi dan disimpulkan, pasti ada jalan untuk diselesaikan," kata Hasanudin.
Ia pun menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah. Apalagi saat ini, Komisi I dan Komisi III DPR sama-sama sibuk.
"Kami selesaikan beberapa ratifikasi, misalnya hari ini ratifikasi perjanjian ASEAN dalam hal penjualan manusia untuk perempuan dan anak," kata Hasanudin.
Kota Ini Sahkan Undang-undang yang Izinkan Guru Bawa Senjata Api ke Sekolah
Meski banyak ditentang, anggota parlemen di negara bagian Tennessee, Amerika Serikat, baru saja mengesahkan undang-undang yang mengizinkan guru untuk membawa senjata api
