- Rifki Arsilan
VIVA.co.id – Belasan pemuda yang tergabung dalam Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Kedatangan rombongan ini untuk mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu peserta pemilu 2019 mendatang.
Ketua umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menyatakan, Partai Garuda adalah partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM sejak bulan April 2015. Hampir dua tahun terakhir, kata Ridha, Partai Garuda terus melakukan konsolidasi dengan mengandalkan kekuatan jaringan yang dimilikinya di seluruh Indonesia.
"Alhamdulillah, kita selama ini memang bergerak tidak dengan gembar-gembor ya, kita bekerja secara silent. Dalam waktu yang singkat, alhamdulillah kita sudah membentuk kepengurusan 100 persen di tingkat provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, kecamatan lebih dari 59 persen," kata Ahmad Ridha Sabana usai mendaftarkan partainya di Gedung KPU RI, Minggu 15 Oktober 2017.
Selain itu, Ia mengklaim, partainya telah memiliki anggota yang terdaftar secara resmi hingga 400 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, ia optimistis dapat lolos verifikasi administrasi sebagai partai politik peserta pemilu 2019 sebagaimana yang telah diatur dalam UU Pemilu tahun 2017 dan PKPU tentang syarat menjadi partai politik peserta pemilu.
"Yang kami bawa tentunya apa yang menjadi persyaratan dari KPU sebagaimana persyaratan bagi partai politik yang akan mendaftar, yaitu form F1 sampai F4 beserta lampiran-lampirannya. Insya Allah sudah kami lengkapi semua, mudah-mudahan tidak ada kekurangan," kata.
Untuk diketahui, hari ini KPU RI telah menerima pendaftaran dari tiga partai politik peserta pemilu, yaitu Partai Golkar yang notabene adalah partai lawas dalam kancah politik nasional, serta dua partai pendatang baru yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda.
Keyakinan Gerindra Usai PDIP Layangkan Gugatan ke PTUN Terkait Hasil Pilpres 2024
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, optimis gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ke PTUN, tak akan mempengaruhi hasil dari Pilpres 2024.
