- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Pemerintahan Joko Widodo genap sudah berusia tiga tahun. Namun, selama tiga tahun, kritikan tertuju terkait kekompakan Kabinet Kerja.
Ketua DPP PAN, Yandri Susanto, mengkritik tiga tahun pemerintahan Jokowi dari sisi politik dan demokrasi. Dari sisi politik, ia menilai Kabinet Kerja kerap gaduh.
"Kabinet gaduh. Sering tak sinkron pernyataan-pernyataannya," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017.
Dia menilai, beberapa kali menteri yang mungkin ingin mengklarifikasi pernyataan justru membuat kegaduhan baru. Meski begitu, ia tak menyebutkan menteri-menteri yang dimaksud.
"Seolah menteri ini klarifikasi, tapi membuat gaduh baru. Itu masih terjadi. Saya kira Pak Jokowi perlu tegas," kata Yandri.
Lalu dari sisi demokrasi, ia menekankan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas yang dianggap bertentangan dengan semangat reformasi. Perppu ini dinilai melewatkan mekanisme pengadilan saat akan membubarkan ormas.
"Kita negara hukum, kalau ada yang salah ke pengadilan, tidak langsung dibubarkan, walau kata pemerintah setelah dibubarkan bisa ke pengadilan," tutur Yandri.
Yandri juga mengkritik, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang nampak ‘keberpihakan’ pemerintah pusat. Ia berharap hal itu tak terjadi lagi.
"Kalau masalah demokrasi mungkin yang paling kentara Pilkada DKI Jakarta saja. Penampakan keberpihakan pemerintah dalam tanda kutip sangat terlihat, itu sebaiknya jangan diulangi lagi," tutur Yandri.
Namun, harus diakui kelancaran pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama dan kedua juga karena kesiapan pemerintah. Diharapkan, pilkada serentak 2018 juga akan lancar.
"Itu kemajuan. Tentu banyak kemajuan tapi juga banyak penyempurnaan, karena setiap pemerintah enggak ada yang sempurna," kata Yandri.
