- VIVA.co.id/Danar Dono
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, Mahkamah Konstitusi menjadi langkah lanjutan bagi pihak yang masih berusaha menolak Perppu Ormas yang telah disetujui menjadi undang-undang. Ia berharap MK bisa mengoreksi pasal represif.
"Kami tunggu hasil dari MK. MK akan memutuskan apa. Mudah-mudahan MK bisa gunakan kewenangannya untuk koreksi sejumlah pasal-pasal yang kami anggap pasal otoritarian dan represif," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
Ia menambahkan, selain proses di MK, masih ada upaya lainnya seperti revisi UU Ormas. Sebab, pemerintah sejak awal sudah berkomitmen untuk merevisinya.
"Banyak yang harus dirombak dari UU ini karena tidak harmonis dengan UU lainnya termasuk soal hukuman seumur hidup. Sangat berlebihan," kata Fadli.
Ia memastikan Gerindra akan menjadi garda terdepan dalam mengawal Perppu Ormas yang sudah disetujui menjadi UU itu. Meskipun ia tetap menunggu hasil putusan MK.
"Terutama terkait dengan pengadilan. Kalau bukan hukum, yang menentukan jalannya aturan ini siapa? Ini akan berbahaya sekali ke depan kalau tak ada hukum sebagai pihak yang berada di tengah untuk mengadili," kata Fadli.
Soal proses hukum yang dianggap terlalu panjang, ia menilainya sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum. Sebab, pastinya ada urutan dan tahapan yang dilalui.
"Kalau kami mau meninggalkan negara hukum dan menjadi negara kekuasaan, ya langsung saja diambil secara otoriter dan represif. Tak perlu ada proses hukum. Ini kecenderungan sekarang mengarah pada otoritarianisme," kata Fadli.
Baginya, keputusan Perppu Ormas menjadi UU ini menjadi realitas politik yang ada. Meski fraksinya menolak, tapi suara di paripurna tetap tak menjadi suara mayoritas.
"Sehingga upaya melalui DPR menyetujui atau menolak bagian dari konstitusi. Telah melihat ini sah menjadi UU," kata Fadli.
