- Antara/ Septianda Perdana
VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) kembali bermanuver, berbeda dengan koalisi partai politik pemerintah dalam pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. PDIP pun heran dengan pilihan politik PAN yang menolak Perppu Ormas.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, sekitar sepekan sebelum paripurna, dirinya mendapat informasi jika PAN akan setuju Perppu Ormas namun dengan catatan. "Tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan," kata Hendrawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2017.
Jika memang minta direvisi, Hendrawan menilai tak masalah. Namun, PAN tetap memilih menolak tegas Perppu ini hingga dalam paripurna DPR Selasa 24 Oktober 2017 kemarin. "Ya tidak apa-apa, itu pilihan politik PAN," ujarnya menambahkan.
Hendrawan juga mengatakan, tak ada masalah dalam posisi PAN di koalisi pemerintah. Meski pernyataan kader PAN seperti Yandri Susanto yang tak masalah bila ditendang dari Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo. Ia hanya menyindir sebaiknya saat ini semua pihak menghindari kegenitan politik.
"Dalam kondisi seperti ini kita menghindari kegenitan-kegenitan politik lah," tuturnya.
Dia menekankan memang fraksinya terkejut dengan pilihan PAN yang ngotot menolak perppu yang menurutnya untuk melindungi Pancasila. "Tentu kami kaget, tapi karena perppu ini kan proteksi rumah kebangsaan kita, Pancasila," kata dia.
Baca: Kembali Menentang Kubu Jokowi, PAN: Kami Bukan Asal Beda
Dia mengungkapkan sikap fraksi juga sebenarnya tak benar-benar mewakili sikap setiap orang. Menurutnya ada beberapa orang di fraksi yang menolak mendukung Perppu Ormas. "Yang lucu sikap fraksi belum tentu identik dengan sikap orang perorang loh. Berapa orang yang kami temui di Gerindra mereka mengatakan kami mendukung perppu hahaha. Tapi sekali lagi politik ini kan biasa lah," ujar dia.
Sebelumnya, selain menolak Perppu Ormas, kader PAN juga bersuara lantang. Seperti disampaikan Ketua DPP PAN Yandri Susanto yang berani menantang Presiden Joko Widodo untuk menilai posisi partainya sebagai anggota parpol pemerintah.
"Persoalan kami di pemerintah itu persoalan lain. Dan silakan Pak Jokowi dan koalisi menilai, kami serahkan saja. Kami tak punya beban, tak punya kekhawatiran yang berlebihan. Silakan Pak Jokowi menilai posisi PAN di kabinet," kata Ketua DPP PAN, Yandri Susanto di gedung DPR, Senin, 23 Oktober 2017. (mus)
