- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, memprediksi potensi konflik ddalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan meningkat dibandingkan sebelumnya. Suhu tahun politik bahwa Pilkada serentak 2018 berdekatan dengan Pemilu 2019 menjadi salah satunya.
"Potensi konflik dalam Pilkada 2018 sangat tinggi," kata Arief saat diskusi dengan tema Potensi Konflik Pilkada Serentak 2018 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa 7 November 2017.
Arief menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya konflik di Pilkada serentak 2018. Faktor tersebut diantaranya populasi penduduk yang ikut dalam Pilkada serentak tahun ini sangat besar. Sebab, ada 171 satu daerah yang akan mengelar Pilkada serentak 2018.
Jumlah pemilih di Pilkada serentak 2018 mendekati suara pemilih di Pemilu 2019.
"Pemilu 2014, jumlah total pemilih Indonesia mencapai 192 juta. Pemilu 2019 nanti diperkirakan ada kenaikan pemilih mencapai 197 juta. Jika pemilih Pilkada 2018 tercatat 158 juta maka hampir 80 persen pemilih Pemilu 2019 diperebutkan suaranya dalam Pilkada mendatang," ujarnya.
Kemudian, kerentanan konflik yang menjadi persoalan utama adalah jarak Pilkada serentak 2018 yang berdekatan dengan Pemilu 2019. Jarak dua pesta politik ini hanya 10 bulan.
Selain itu faktor anggaran juga bisa menjadi pemicu konflik dalam Pilkada. Jumlah anggaran Pilkada 2018 sangat besar jika dibandingkan Pilkada 2015 maupun Pilkada 2017 lalu.
Pilkada serentak 2018 membutuhkan anggaran mencapai Rp11,9 triliun. Pada dua Pilkada sebelumnya, anggaran Pilkada masing-masing sebesar Rp6,4 triliun (2015) dan Rp4,3 triliun (2017).
"Anggaran ini tidak hanya untuk KPU dan Bawaslu saja, melainkan juga untuk biaya keamanan. Perputaran anggaran yang besar ini juga bisa mendorong konflik kepentingan," katanya. (ren)
