Jokowi Disarankan Segera Ganti Jenderal Gatot

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo.
Sumber :
  • REUTERS/Beawiharta

VIVA – Presiden Joko Widodo disarankan segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo lantaran menjelang masa pensiun. Pergantian ini diperlukan untuk penyegaran di tubuh TNI dan juga mendukung agenda strategis Jokowi soal poros maritim.

Panglima TNI Lantik Marsda TNI Khairil Lubis Jadi Pangkogabwilhan II

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro. Pria yang akrab disapa Simon itu mengingatkan bahwa Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

"Maret 2018 kan Panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," kata Simon dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 13 November 2017.

Panglima TNI Putuskan untuk Mengubah Sebutan KKB Menjadi OPM

Menurut dia, pergantian Panglima TNI untuk mendukung agenda pemerintahan sesuai target. Untuk poros maritim, TNI dinilai yang bisa berperan dalam menjaga teritorial. "Kita semua kan tahu, agenda strategis Presiden sekarang poros maritim. Rotasi pimpinan TNI juga bagian upaya mewujudkan agenda itu," tutur penulis buku 'TNI & Ancaman Baru Dunia Pertahanan' tersebut.

Kemudian, terkait pergantian Panglima TNI baru, sebaiknya dilanjutkan kepada matra Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Hal ini mengacu Undang Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004. Dalam aturan tersebut, jabatan Panglima TNI sebaiknya dijabat secara bergantian dari setiap matra. Latar belakang calon Panglima TNI biasanya yang pernah menjabat kepala staf.

12 Program Kerja KSAU Baru, Meningkatkan Pola Operasi hingga Persiapan Mobilisasi ke IKN

"Ini penting juga menjalankan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," jelas Simon.

Jatah TNI AU

Kendati demikian, Simon melihat Angkatan Udara saat ini memiliki momentum untuk menjadi pimpinan TNI. Alasannya cukup masuk akal. Kata dia, dengan dipegang AU, diharapkan cita-cita Jokowi memperkuat poros maritim bisa terealisasi.

"Untuk menjadi nakhoda TNI sekarang lebih tepat diberikan kepada matra udara. Ini untuk memperkuat poros maritim dunia," ujarnya.

Selain itu, jatah untuk TNI AU juga menyesuaikan sebelumnya yang sudah diperoleh TNI AD sebanyak dua kali. "Apalagi TNI AD sudah dua kali menjabat," tuturnya.

Namun, diingatkan Simon, tak hanya matra TNI AU, dalam menjaga poros maritim diperlukan dukungan TNI AD dan TNI AL. "Tiga matra ini harus bersinergi," ujarnya.

Pentingnya sinergi tiga matra ini karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang punya panjang 3,5 juta mil. "Tak kurang ada 17.000 pulau, maka cita-cita poros maritim perlu didukung sistem pertahanan kepulauan yang kuat," jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya