- VIVA.co.id/ Nur Faishal.
VIVA – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung khawatir penurunan citra Golkar yang bisa dianggap sebagai kiamat partai. Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, merespons santai pernyataan Akbar.
Bagi Idrus, bila ada keinginan untuk mengganti pucuk pimpinan partai maka harus mengikuti aturan.
"Enggak lah, masa kiamat. Jadi begini, semua kita kembalikan pada aturan yang ada. Jadi ada pikiran yang coba memberikan sebuah penilaian itu sah-sah saja sebagai sebuah proses demokrasi. Tetapi tentu semua kembali pada aturan partai yang ada," kata Idrus di gedung DPR, Jakarta, 15 November 2017.
Ia mengatakan salah satu aturan partai misalnya adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) atau musyawarah nasional (munas). Hal ini termuat dalam aturan dasar/aturan rumah tangga Partai Golkar.
Salah satunya, untuk menggelar munaslub diperlukan minimal 30 suara DPD Golkar tingkat I.
"Mendoakan agar supaya Pak Setnov itu selaku Ketua Umum Partai Golkar dapat menghadapi masalah hukum dengan baik dan bisa selesai. Jadi kekhawatiran yang ada itu boleh-boleh saja," tutur Idrus.
Namun, kata dia, sejauh ini pimpinan pengurus Golkar di daerah baik tingkat I dan II masih solid mendukung Novanto sebagai ketua umum.
"Tapi, sekali lagi kita kembalikan pada pimpinan-pimpinan yang ada dan pasti kemarin sudah jelas memberikan dukungan sepenuhnya dan mendoakan Pak Setnov supaya bisa menghadapi masalah hukum dan bisa selesai," kata Idrus.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tanjung, mengatakan kasus Ketua Umum Golkar Setya Novanto bisa membuat partai tersebut menemui 'kiamat'. Sebab terus terjadi tren penurunan terhadap citra Golkar.
"Saya juga tentu sangat prihatin, sangat sedih. Bukan saja prihatin sedih, tapi juga sangat khawatir, kalau tidak dikatakan takut. Kenapa, dengan adanya kasus yang dialami oleh saudara Setya Novanto, memperlihatkan opini publik terhadap Golkar itu mengalami tren penurunan," kata Akbar di Jakarta, Selasa, 14 November 2017. (one)
