- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim DPD I Golkar di Jawa khususnya DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menghendaki adanya perubahan di pucuk kepemimpinan Golkar.
"Kalau ditanya dukungan DPD I. Saya sih sudah berkomunikasi dengan DPD I. Khususnya wilayah Jawa, pada prinsipnya mereka menghendaki perubahan karena mengalami kecemasan terhadap tingkat keterpilihan Golkar. Itu kan Jatim, Jateng, DKI Jakarta, yang saya berkomunikasi langsung," kata Dedi saat dihubungi VIVA, Senin 20 November 2017.
Bupati Purwakarta itu menekankan, secara prinsip, sejumlah DPD I yang ia sebutkan ingin ada perubahan. Sebab baginya untuk apa gagah-gagahan memimpin partai kalau Golkar hanya mendapatkan tiga persen suara.
"Sehingga tak ada persoalan subjektivitas orang. Bagi saya. Siapapun, tidak bicara orang. Siapapun orangnya, baik mekanisme pelaksana tugas, munas, asalkan bisa bawa perubahan Golkar, lahirkan kepercayaan publik saya enggak ada problem karena agenda saya perubahan Golkar," kata Dedi.
Elektabilitas Terjaga
Ia menambahkan Jawa Barat menjadi salah satu di antara dua provinsi yang elektabilitas Golkarnya masih baik se-Indonesia. Selain Jawa Barat masih ada Sulawesi Selatan. Sementara DKI Jakarta elektabilitas Golkar sudah di bawah.
"Sehingga saya berkepentingan jangan sampai Jabar makin menurun. Kalau makin menurun, nasional ambruk. Khususnya Jabar dalam 2 bulan ini alami penurunan 6 persen. Asalnya 18 turun ke 12. Penurunan itu akan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan Golkar secara nasional," kata Dedi.
Ia menjelaskan elektabilitas Golkar secara nasional sudah di bawah 10 persen. Dan ia anggap itu angka terburuk dalam sepanjang sejarah partai dalam elektabilitas. Ia menekankan yang ia jelaskan bukanlah pendapat pribadinya. Tapi berdasarkan hasil analisis para konsultan.
"Faktor penyebabnya dua hal, pertama, kasus yang terjadi di Jakarta, gonjang ganjing kasus e-KTP. Termasuk di Jabar kesalahan dalam memberikan rekomendasi. Yang menuai gejolak internal kader. Artinya ada dua hal yang terjadi di Golkar, pertama ginjang ganjing e-KTP. Kedua aspek pengelolaan manajerial organisasi. Saya yakin ini akan makin menurunkan elektabilitas. Sehingga diperlukan langkah penyelamatan organisasi," kata Dedi. (ren)
