- ANTARA Foto/Rosa Panggabean
VIVA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada sekitar bulan Maret atau April 2018 mendatang. Secara otomatis Gatot akan mengakhiri jabatan sebagai Panglima TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengatakan pengusulan nama calon Panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Gatot dari Presiden ke DPR RI sebaiknya dilakukan pada bulan November ini.
"Kami mendesak supaya pada bulan ini selama masa sidang," kata TB Hasanuddin dalam diskusi publik oleh Setara Institute dengan topik 'Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI' di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No. 25, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2017.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, ada sejumlah alasan untuk segera diusulkan nama calon Panglima TNI agar segera dilakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh DPR.
Menurut Hasanuddin, alasan pertama, DPR RI akan segera masuk dalam masa reses pada tanggal 13 Desember 2017 sampai 14 Januari 2018. Lalu, akan kembali masuk pada pertengahan Januari hingga Maret, setelah itu akan kembali masuk masa reses lagi. Sehingga waktunya cukup sedikit.
"Jadi kalau tidak di masa kerja sekarang maka itu bisa-bisa bablas kita punya Panglima TNI dalam status pensiun, jadi purnawirawan. Itu tidak boleh terjadi," ujarnya.
Hasanuddin mengatakan DPR adalah lembaga yang akan memberikan persetujuan. Persetujuan itu nantinya akan disampaikan kepada Presiden.
Kedua, kata TB Hasanuddin, bahwa pada awal 2018 tahun depan akan mulai dilaksanakan pengamanan proses pilkada serentak tahun 2018. TNI akan terlibat dalam membantu Polri melakukan pengamanan pilkada tersebut.
"Mengapa? Karena Panglima yang baru pada awal nanti Januari itu sudah mulai pengamanan pemilu. Ada bantuan yang akan disiapkan oleh Panglima TNI kepada Kapolri. Setidaknya harus ada orientasi satu bulan atau dua bulan oleh Panglima yang baru nanti dalam mendistribusikan pasukan TNI dalam membantu Polri," ucapnya.
Oleh sebab itu, proses pergantian Panglima TNI ini cukup beralasan untuk secepatnya dilaksanakan. "Bukan ada keinginan supaya disegerakan, tidak. Memang disegerakan untuk kepentingan bangsa dan negara," tegas Hasanuddin. (ase)
