Golkar Minta Mendagri Jangan Baper Soal Fenomena Bajak Kader

Mendagri Tjahjo Kumolo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

VIVA – Aksi “pembajakan kader partai” pada proses pemilihan kepala daerah baru-baru ini disinggung Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Maman Abdurrahman, menilai Mendagri Tjahjo tak perlu berlebihan menyikapi hal itu.

Kepala Daerah Ditangkap KPK Lagi, Mendagri: Kok ya Terus

"Saya pikir Mendagri tidak perlu baper. Dan mari jadikan setiap situasi sebagai alat introspeksi ke dalam diri dan partai kita masing-masing," kata Maman saat dihubungi VIVA, Selasa 28 November 2017.

Menurut dia, kondisi seperti ini juga adalah akibat dari adanya demokrasi di Indonesia. Sehingga kemudian beberapa partai pernah melakukan pembajakan kader itu.

Umumkan Pimpinan Dewan, DPRD DKI Tunggu Jawaban Mendagri

"Itu kan bagian dari konsekuensi iklim berdemokrasi di negara kita. Kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di PDIP, tetapi terjadi hampir di semua partai," ujar Maman.

Sementara, kata dia, Golkar akan mencoba untuk meresponsnya sebagai alat intropeksi ke dalam. Sehingga bisa menjadi bahan masukan untuk partai di kemudian hari.

Jokowi Tunjuk Mendagri Jadi Plt Menkum HAM

"Bukan biasa, tetapi sesuatu yang harus kita sebagai bagian intropeksi dan evaluasi di internal partai. Kalau sampai ada kader kita ingin pindah keluar kan berarti ada sesuatu," lanjut Maman.

Sebelumnya, Tjahjo menyayangkan aksi bajak-membajak kader partai pada proses Pilkada. Dia tidak menyebut spesifik pilkada di daerah mana itu terjadi. Tetapi dia menilai aksi semacam itu merusak kaderisasi di partai dan pada ujungnya merusak demokrasi.
 
“Regulasi yang ada harus menjamin adanya etika berdemokrasi. Salah satunya membangun etika berdemokrasi, di antaranya, bagaimana antarpartai politik dan antar-tim sukses pasangan calon, jangan bajak-membajak,” kata Menteri usai membuka Rapim KPU se-Indonesia di Surabaya pada Senin malam, 27 November 2017. (ren)

Tim KPK membawa Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke kantor KPK

Wali Kota Medan Ditangkap KPK, Mendagri Kecele

KPK sebelumnya menangkap Bupati Indramayu Subendi.

img_title
VIVA.co.id
16 Oktober 2019