Download Our Application
A Group Member of VIVA
img-thumb

viva.co.id

  • Kamis, 30 November 2017 | 13:37 WIB
  • DPR Soroti Kerawanan Pilkada dan Netralitas PNS

  • Oleh
    • Syahrul Ansyari,
    • Reza Fajri
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali
Photo :
  • VIVA.co.id/Lilis Khalis
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali

VIVA - Komisi II DPR melakukan rapat dengar pendapat terkait pelaksanaan agenda Pilkada Serentak 2018 di 171 titik pada Kamis, 30 November 2017. Salah satu yang disoroti dalam rapat adalah antisipasi kerawanan yang akan muncul ketika pilkada.

"Jadi indeks kerawanan pemilu yang dua hari lalu di-launching Bawaslu saya kira itu bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kita jadi khawatir tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018," kata Ketua Komisi II, Zainuddin Amali, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Amali mengatakan, indeks ini dijadikan sebagai bahan untuk mengantisipasi bagi penyelenggara dan juga DPR. Sehingga jangan sampai apa yang menurut indeks itu jadi ancaman, kemudian bisa terjadi.

"Bahkan sudah dipetakan daerah yang memiliki kerawanan tinggi. Kami meminta ini tidak menjadikan masyarakat jadi takut tentang pelaksanaan pilkada nanti," ujar Amali.

Kerawanan lain yang diantisipasi juga adalah terkait kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN). Komisi II mengingatkan netralitas ASN saat pelaksanaan Pilkada 2018 nanti.

"Ini juga jadi catatan kami di Komisi II. Apalagi kalau incumbent itu maju kembali, itu biasanya baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, keterlibatan ASN itu begitu menjadi hal yang mengganggu pelaksanaan demokrasi itu," kata Amali.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengakui adanya kerawanan itu. Salah satu yang diminta diantisipasi adalah logistik pemilu di wilayah yang rawan.

"Kerawanan saat distribusi logistik dikhawatirkan adanya sabotase dan keterlambatan dalam pendistribusian. kami juga meminta keamanan yang kuat di beberapa daerah yang diindikasikan rawan," kata dia.

Kemudian, Kemendagri juga menyoroti potensi politik uang dan kampanye hitam saat pilkada. Dirjen Otda mengakui permasalahan politik uang menjadi hal yang klise dalam suatu pilkada.

"Kampanye hitam sudah mulai kita lihat lewat media sosial dan sudah kita rasakan di beberapa daerah, dan suhu sudah meningkat sampai 40 derajat ya," kata Dirjen Otda. (ase)

Saksikan Juga :