- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) gelombang tiga akan digelar serentak pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) M Romahurmuziy atau Romi mengingatkan jumlah suara pemilih untuk pilkada tahun depan lebih banyak dibandingkan dua pepenyelenggaraan sebelumnya.
Romi mengapresiasi upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Polri yang merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018. Hasil IKP bisa menjadi langkah antisipasi potensi konflik yang terjadi.
"Ini adalah langkah antisipatif setelah melihat perkiraan keadaan. Bahwa apa yang terjadi di DKI juga rawan terulang di beberapa tempat," kata Romi saat Halaqah Ulama se-Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 1 Desember 2017.
Romi menjelaskan meski hanya diikuti 171 daerah, namun jumlah pemilih yang terlibat di Pilkada 2018 akan mencapai 87 persen dari pemilih pada Pemilu 2014 lalu. Berbeda dengan Pilkada gelombang pertama meski ada 269 daerah, tapi jumlah suara pemilih masih di bawah Pilkada 2018. Begitupun saat Pilkada gelombang dua pada Februari 2017 yang hanya diikuti 101 daerah.
Salah satu faktor besarnya jumlah suara pemilih di Pilkada 2018 karena ada beberapa provinsi dengan penduduk besar.
"Karena lima provinsi penyumbang suara terbesar Pemilu, ikut Pilkada. Jawa Barat, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel. Sehingga kerawanan itu pada titik kontestasi, di mana kontestasi pemilih pemilih terbesar turut serta," jelasnya.
Pengamanan tak sebanding
Besarnya jumlah pemilih dalam Pilkada 2018 dikhawatirkan tidak sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang ada, terutama kepolisian. Ia mencontohkan dalam kasus Pilgub DKI 2017, Polda Metro Jaya haru meminta bantuan dari Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk pengamanan.
"Besok tidak bisa, karena pengamanan ibu kota tidak bisa ditarik dari Jakarta. Jabar, Jateng, Jatim ada Pilkada sendiri sendiri. Jadi BKO menjadi sulit. Cukupilah dengan dirimu sendiri, kira-kira begitulah," paparnya.
Atas dasar itu, Romi meminta pada semua pihak yang terlibat langung maupun tidak dalam Pilkada untuk menjaga situasi yang kondusif dengan berkompetisi dengan sehat.
"Kita harus meletakkan pilkada sebagai sebuah perayaan demokrasi. Bukan tempatnya menjadikan pilkada sarana mencaci, menjatuhkan lawan dengan segala cara," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah 2018, Selasa (28/11/2017). Tiga provinsi dinilai memiliki kerawanan paling tinggi, Provinsi yang masuk kategori kerawanan tinggi memiliki nilai kerawanan atau indeks antara 3,00 sampai 5,00.
"Tiga provinsi yang dikategorikan tinggi nilai kerawanannya ialah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Sosialisasi Bawaslu RI Muhammad Afifuddin.
