Mahfud MD Anggap Pilgub Jatim Contoh Kompetisi Sehat

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD.
Sumber :
  • ANTARA Foto/Rosa Panggabean

VIVA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Pilkada Jawa Timur bisa menjadi contoh tepat pesta rakyat tanpa adanya ujaran kebencian dan fitnah. Salah satu alasannya, kondisi masyarakat di Jatim yang homogen yaitu sama-sama berbasis NU membuat mereka tidak mudah terprovokasi.

Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi

"Dua pasangan calon ini tidak ada ikatan primordialisme. Sama-sama dari NU, muslim, dan putra lokal," katanya usai menghadiri akad nikah putri pertama Menteri Sekertaris Negara Pratikno di JEC, Jumat, 29 Desember 2017.

Berbeda misalnya dengan DKI Jakarta, di mana peserta pilkada memiliki latar belakang berbeda baik dari agama dan asal daerah.

Mahfud Bantah Nama Soeharto Dihilangkan dari Sejarah

Ditanya soal daerah-daerah yang dianggap rawan konflik sosial dalam gelaran pilkada, Mahfud menilik ada empat provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

"Tapi ya itu, provokasi dan kejahatan bermuatan politik bisa terjadi sewaktu-waktu. Pemerintah harus menjamin pelaksanaan pilkada tidak seperti Jakarta," ujar Mahfud.

Cabut Status Tersangka Nurhayati, Mahfud: Biar Orang Berani Melapor

Mahfud dan juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap pemilihan kepala daerah di Yogyakarta dan Jawa Timur menjadi contoh pesta politik tahun depan. Kedua tokoh memastikan politik hanya instrumen menggapai kekuasaan, bukan alat pemecah belah kesatuan.

"Kita lihat Yogyakarta. Beberapa ajang pilkada kabupaten di Yogyakarta berlangsung meriah saat kampanye dan langsung senyap ketika di hari H. Memang ada satu-dua polemik, namun itu tidak meresahkan masyarakat," kata Tjahjo.

Kondisi pilkada di Yogyakarta inilah yang menurut Tjahjo menjadi rujukan daerah lain yang melaksanakan pilkada tahun depan di tengah maraknya kampayen hitam, fitnah, dan ujaran kebencian di dunia maya. Bahkan di Jakarta, politik yang membawa isu SARA berlanjut ketika pemenang sudan ditetapkan dan membuat jalannya pemerintahan tersendat.

"Soal daerah mana saja yang dinilai memiliki potensi konflik saat pilkada nanti, Kemendag menyerahkan semuanya ke Kepolisian," katanya.

Sebab, dengan data yang lebih komprehensif dan didukung pengalaman-pengalaman sebelumnya, Kepolisian yang didukung aparat keamanan yang lain sudah siap mengantisipasi konflik yang timbul saat pilkada.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya