- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA - Isu mahar politik sedang merebak pasca kicauan La Nyalla Mattalitti pada Kamis, 11 Januari 2017, kemarin. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera mempersilakan siapa pun untuk berbicara jika merasa 'dipalak' partai politik.
"Monggo yang merasa diperas dan dimintai mahar bisa bicara ke publik," kata Mardani, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.
Mardani menegaskan partainya tidak pernah mengenal istilah mahar politik. Meskipun dia mengakui dana untuk operasional saksi saat pencoblosan memang berat.
"Untuk saksi memang berat, karena harus dikali jumlah TPS dan dana per-orang Rp200 ribu untuk operasional seharian," ujar Mardani.
Selama ini, kata Mardani, dana saksi calon yang diusung PKS berasal dari gabungan pasangan calon dengan kader. Ke depan, dia berharap pemerintah yang membiayai operasional saksi.
"Makanya kami mengusulkan saksi ditanggung pemerintah dengan tugas menjaga suara untuk semua partai," kata anggota Komisi II DPR ini.
Sebelumnya, La Nyalla Mattalitti geram karena tak diberi rekomendasi oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Apalagi, La Nyalla merasa 'dipalak' dimintai uang lebih dahulu sebesar Rp40 miliar.
Dia mengancam akan menuntut Prabowo secara hukum. "Saya akan tuntut secara hukum," kata La Nyalla dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.
