Isu Nepotisme di PT LIB Bukan Alasan untuk Gelar RUPS

Direktur Utama PT LIB, Cucu Somantri dan Ketua BOPI, Richard Sam Bera.
Sumber :
  • VIVA/Robbi Yanto

VIVA – Isu nepotisme dalam tubuh PT Liga Indonesia Baru sedang merebak. Direktur PT LIB, Cucu Somantri disebutkan telah membawa anaknya, Pradana Aditya Wicaksana yang menjabat sebagai General Manager (GM).

Persib Bandung Waspadai Kekuatan Lini Depan MU

Bocornya Aditya duduk dalam jajaran pejabat PT LIB muncul tak selang lama dari polemik yang dibuat Cucu. Sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, dia sempat berkomentar terkait pengganti Ratu Tisha Destria yang mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal.

(Baca juga: Menolak Gagasan RUPS PT LIB Cuma karena Kisruh Hubungan Keluarga)

Gol Menit Akhir PSIS Buyarkan Kemenangan Bhayangkara FC

Dikatakan oleh Cucu ketika itu, Maaike Ira Puspita sebagai Wakil Sekjen yang menggantinya. Tapi kemudian itu langsung membuat sosial media riuh. Karena Maaike merupakan adik ipar dari Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.

Setelah kisruh dalam tubuh PT LIB ini menjadi pemberitaan media massa. Asosiasi Provinsi Jawa Barat mengeluarkan gagasan agar semuanya diselesaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Persija Dilanda Kelelahan Jelang Hadapi Tira Persikabo

Manajer Persita Tangerang, I Nyoman Suryanthara merespons gagasan itu. Menurut dia, tidak perlu pembahasan sampai kepada RUPS, karena Cucu sendiri sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal tersebut.

"Bukannya sudah ada pernyataan dari Pak Cucu, tidak ada anak/keluarganya yang akan bergabung dengan LIB," kata Nyoman ketika dihubungi Selasa 28 April 2020.

(Baca juga: Ketum PSSI Iwan Bule Angkat Bicara Kegaduhan PT Liga Indonesia Baru)

"Ya kalau memang ada dugaan nepotisme, tidak perlu dibahas dalam RUPS. Cukup di internal LIB, kan ada komisaris juga yang perwakilan dari klub," imbuhnya.

Gagasan Asprov PSSI Jabar sendiri sempat mengundang pertanyaan. Karena mereka seharusnya tidak punya andil dalam menggagas RUPS PT LIB.

PT LIB sebagai operator kompetisi justru dikuasai oleh klub yang memegang 99 persen saham. Sedangkan sisanya satu persen, menjadi milik PSSI. 

"Ya mungkin ini masukan/saran dari Asprov Jabar sebagai stakeholder sepakbola di Indonesia," tutur Nyoman.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya