- VIVAnews/ Maya Sofia
VIVAnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Gono Semiadi, mengatakan bahwa Kabupaten Kaimana di Papua Barat, berpotensi menjadi Raja Ampat kedua untuk wisata baharinya.
"Artinya, dalam konteks Raja Ampat kedua ini, karena berdampingan wilayah lautnya," ungkap Gono di Gedung LIPI, Jakarta, Jumat 28 November 2014.
Pria yang merupakan peneliti mamalia ini menambahkan spot untuk diving di daerah tersebut mempunyai keunikan, seperti ditemukannya beberapa spesies biota laut yang tidak bisa ditemukan ditempat lain.
"Ada 60 spesies baru jenis Echinoderms, di antaranya itu sea stars (bintang laut), sea cucumbers (teripang), brittle stars (bintang ular), dan sea urchins (landak laut)," ujarnya.
Kendati demikian, dia mengaku meski tutupan terumbu karang di laut Kaimana masih dalam pemulihan. Sebab, banyak terumbu karang yang hancur akibat ledakan bom oleh para nelayan.
"Itu karena aktivitas, ketika sebelum bupati (Kabupaten Kaimana) saat menjabat. Kini, sedang pembenahan," ungkap Gono.
Disampaikannya, Bupati Kabupaten Kaimana tidak ingin wilayahnya menjadi tujuan wisata komersil, melainkan ingin dibuka untuk riset dan green tourism.
"Jangan tourism, tetapi green tourism kata bupati. Kalau ingin merasakan wisata bahari ada di pesisirnya, karena banyak ditemukan penyu yang sedang menetas," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Gono yang ikut dalam Ekspedisi Lengguru mengungkapkan telah menemukan setidaknya 1.400 nomer spesimen, yang mana 50 di antaranya berpotensi merupakan spesies baru.
Namun, potensi penemuan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan menyerahkan kepada para ahli.
"Kalau para ahli tersebut banyak, bisa enam bulan beres. Tapi kalau ahlinya sedikit, paling lama butuh satu tahun untuk konfirmasi penemuan tersebut. Namun, dipastikan 50 spesies merupakan baru dan endemik," jelas Gono.
Baca juga:
(asp)
Bertemu Pelayanan Imigrasi Kementerian Kehakiman, Kemnaker Berharap Banyak Peserta SSW di Jepang
Kemnaker antusias dan menyambut baik informasi terkini dari Kementerian Kehakiman Jepang terkait kebijakan baru penerimaan tenaga kerja asing di Jepang dalam sistem SSW.
