- Reuters
VIVA.co.id – China akan membangun sistem pengawasan bawah laut yang mencakup wilayah Laut Timur dan Selatan yang disengketakan.
Beijing menganggarkan 2 miliar yuan (US$290 juta/Rp3,8 triliun) untuk membangun sistem ini yang memakan waktu lima tahun tersebut.
Menurut pengamat Kelautan dan Ilmu Bumi, Zhou Huaiyang, sistem ini akan memberikan informasi real-time mengenai kondisi lingkungan dan aktivitas dasar laut.
Selain itu, pusat data juga akan dibangun di Shanghai untuk memantau dan menyimpan informasi kimia, biologi dan geologi yang dikumpulkan dari sistem bawah laut.
Sistem semacam ini tidak hanya membantu kemajuan China dalam penelitian ilmiah dan pencegahan bencana, namun juga membantu melindungi keamanan nasional negeri Tirai Bambu.
"Data yang dikumpulkan dapat dikirimkan ke departemen pemerintah lainnya untuk mengeksplorasi sumberdaya alam, serta melindungi kepentingan maritim dan keamanan nasional China," kata Zhou, seperti dikutip situs South China Morning Post, Senin, 29 Mei 2017.
Akan tetapi, langkah tersebut justru semakin menimbulkan kekhawatiran di antara tetangga China, karena terus memperkuat kehadiran sipil dan militernya di wilayah sengketa.
Di Laut China Selatan, Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam dan Malaysia, memegang klaim atas perairan bernilai US$5 triliun (Rp65,500 triliun), lantaran jalur perdagangan utama setiap tahunnya.
Sementara Laut China Timur, Beijing diperkirakan bakal menemui hambatan karena Jepang, negara yang mengklaim wilayah yang sama, mengecam pembangunan sistem tersebut.
Kedua negara mengklaim sekelompok pulau tak berpenghuni, Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh China.
