- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Google Asia Pacific sepakat membentuk tim khusus yang mengawasi penyebaran konten-konten negatif di Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan, pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan service level pemerintah dalam menangani konten-konten bermuatan radikal, terutama di platform YouTube.
Sebagai salah satu keluarga Google, YouTube kerap disalahgunakan oleh pengguna tak bertanggung jawab untuk mengunggah video berbau kebencian.
"Yang kita bahas adalah bagaimana meningkatkan service level dalam menangani konten-konten negatif di platform YouTube," kata Rudiantara di Jakarta, Jumat 4 Agustus 2017.
Ia juga menyampaikan bahwa selama ini penanganan konten negatif di YouTube masih dilakukan melalui surat elektronik atau email. Tapi, mulai akhir Juli 2017, keduanya telah menerapkan sistem baru yang akan memproses penanganan konten negatif lebih cepat.
Sistem baru ini bernama Trusted Flagger. "Jadi, masyarakat atau siapa pun bisa nge-flag konten yang tidak boleh masuk ke Indonesia atau konten (negatif) apa pun," ujar Rudiantara.
Keduanya juga menerapkan Legal Removal untuk isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, untuk Trusted Flagger, Rudiantara menyebut bahwa sistem ini masih dalam tahap uji coba.
"Pelatihan sudah mulai dilakukan dan diharapkan efektif dalam 2-3 bulan. Mudah-mudahan lebih cepat karena ini berdasarkan pengalaman Google. Karena selama ini ada konten yang tidak sesuai dengan aturan kita, tapi seolah dibiarkan," ungkapnya.
Seperti diketahui, YouTube semakin dimanfaatkan kelompok radikal ISIS untuk menyebarkan propaganda. Salah satunya, ditemukan konten bagaimana cara merakit bom.
