- ILC
VIVA – Kampanye pasangan capres dan cawapres belum dimulai, namun perang media sosial terasa makin seru. Perang media sosial sudah menjadi rahasia publik. Masing-masing kubu mengerahkan 'tentara' di dunia maya.
Menurut Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi, untuk bisa meredam ‘perang’ terkait Pilpres di media sosial, regulatorlah yang harus mengatur. Namun terlebih dahulu, sebelum mengatur, regulator diminta untuk tidak berpihak pada kubu manapun.
“Harusnya, paling tidak, regulator itu fair dulu, harus netral. Tidak boleh bermain. Itu repot,” kata Ismail saat menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club yang ditayangkan tvOne, Selasa, 21 Agustus 2018.
Hal ini diamini oleh salah satu pegiat media sosial, Mustofa Nahrawardaya, pemilik akun @netizentofa. Dia mengungkap, sejak ada penangkapan buzzer-buzzer media sosial yang terkena kasus ujaran kebencian, semua berasal dari satu kubu lawan petahana. Sedangkan kubu seperti Jasmev, yang menjadi buzzer petahana atau penguasa, tidak terdengar ada anggotanya yang terciduk polisi.
“Regulator memang harus netral. Saya setuju itu, tak boleh dukung siapapun, petahana sekalipun,” katanya.
Ismail pun menambahkan penangkapan terkait hate speech memang dampaknya cukup lumayan mengurangi konflik dan membuat pengguna media sosial lebih berhati-hati berujar di dunia maya. Sedangkan pola penutupan akun tidak memiliki dampak apa-apa, atau cenderung rendah. “Tutup akun, bisa bikin lagi yang baru,” kata dia.
Oleh karena itu, kata Ismail, perlu dibangkitkan adanya politik gagasan. Bagi para buzzer, mengemukakan pendapat akan lebih berguna jika disampaikan dengan menggunakan data yang benar.
“Kritik pun harus ada datanya,” kata Ismail.
