- pixabay/geralt
VIVA – Raksasa media sosial Facebook ungkap alasan mereka tidak ingin sepenuhnya menghapus iklan bermuatan politik. Menurut Global Politic and Government Outreach Director, Katie Harbath, menyatakan, larangan iklan politik di platform-nya akan membuat persaingan antara politisi menjadi tidak sehat.
"Belanja iklan digital umumnya lebih terjangkau dibanding iklan TV atau media massa. Sehingga lebih ekonomis bagi kandidat dengan dana kampanye yang lebih minim, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan meningkatkan jumlah pendukung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Oktober 2018.
Begitu juga untuk iklan politik pada lingkup yang lebih kecil, misalnya pada daerah. Kandidat yang tidak mampu mengeluarkan kocek besar dalam belanja politik, akan sulit menyebarluaskan pesan politik. Manfaat lainnya menurut Harbath, masyarakat menjadi lebih sadar akan isu tertentu dan secara serempak memperjuangkan hal yang sama.
"Setelah mencapai kesepakatan bahwa iklan politik memiliki lebih banyak manfaat dibanding kerugiannya, maka kami fokus memikirkan berbagai cara untuk mencegah pengguna yang ingin menyalahgunakan platform kami," ujarnya.
Saat ini pengguna Facebook di Amerika Serikat dapat melihat siapa saja yang menjalankan iklan politik, biaya yang dikeluarkan, dan seberapa luas iklan tersebut dapat dijangkau publik. Umur, jenis kelamin dan lokasi juga dapat teridentifikasi.
Karena kunci utama dalam hal ini adalah transparansi, pengiklan juga harus mengungkap pembiaya di balik iklan tersebut. Facebook akan membantu pengguna memahami siapa yang mencoba memengaruhi suara, dan mempertahankan diri dari campur tangan pihak asing dan bentuk penyalahgunaan lainnya.
Di Amerika Serikat, pengguna Facebook kini sudah dapat melihat siapa yang menjalankan iklan politik, berapa banyak biayanya, dan seberapa luas iklan itu dapat dilihat oleh publik. Pengiklan juga harus memberitahukan siapa yang membiayai iklan tersebut.
LSM Asal AS ini Diduga Ikut Campur Tangan Pemilu di Banyak Negara
Akhir-akhir ini peristiwa International Foundation for Election Systems (IFES) diduga melakukan manipulasi Pemilu Kepulauan Solomon menjadi topik hangat.
