- ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
VIVA – Pemerintah diminta memerhatikan fenomena Post Truth yang belakangan muncul di masyarakat. Fenomena tersebut merupakan kondisi masyarakat lebih percaya kepada keyakinan dan perasaan pribadinya dibanding fakta-fakta yang objektif.
Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin mengatakan pemerintah perlu memikirkan hal tersebut.
"Itu jadi konsen mereka kenapa saat ini publik cenderung percaya hoax. Poin utamanya kan karena perilaku dari pejabat dan aparat hukum yang cenderung melakukan itu," ujarnya, Jakarta, Rabu 16 Januari 2019.
Ia berpendapat, seharusnya pemerintah mempromosikan media mainstream sebagai rujukan, bukan mengatakan bahwa berita yang ada di media resmi sebagai berita bohong.
Faktanya, kata dia, informasi yang muncul di media merupakan berita yang bisa dipertanggungjawabkan. Ade tidak meminta pemerintah untuk meliterasi masyarakat atas munculnya fenomena tersebut, namun meminta pemerintah untuk berkaca terhadap diri sendiri.
"Saya cenderung maunya pemerintah meliterasi diri mereka sendiri dulu, karena kalau kita lihat pelakunya itu kan dari eksekutif, bukan masyarakat. Kalau masyarakat kan cuma terima informasi saja," katanya.
Jika para eksekutif sudah selesai refleksi diri, menurutnya, barulah meliterasi publik. Bentuknya, bisa mengajak masyarakat mencari informasi di media yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Awas Hoaks, Ayu Dewi Tegaskan Gak Pernah Jadi MC Peluncuran Jet Pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis
Ayu Dewi menegaskan tidak pernah menjadi MC untuk acara apa pun dari keluarga Sandra Dewi dan Harvey Moeis.
