Fintech Nakal Sebar Nomor Ponsel, Adukan Saja ke Kominfo - VIVA
Unduh aplikasi kami
A Group Member of Viva
viva
Senin, 25 Februari 2019 | 13:59 WIB

Fintech Nakal Sebar Nomor Ponsel, Adukan Saja ke Kominfo

Hati-hati pinjaman online.
Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti
Photo :
  • Dok. VIVA/ Misrohatun Hasanah

Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti

VIVA – Beberapa masyarakat banyak yang mengeluh tentang maraknya pesan singkat (SMS) dari fintech ilegal. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rosarita Niken Widiastuti mengimbau masyarakat untuk mengadukannya ke Kominfo.

"Diadukan saja ke [email protected] Nanti kan kalau nomor itu banyak diadukan, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait," ujarnya usai acara Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Untuk penindakannya sendiri akan ditangani oleh kepolisian, sedangkan Kominfo berperan sebagai pembatasan akses, misalnya dengan memblokir nomor tersebut.

Pemerintah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online, terlebih untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah sendiri memiliki program keringanan bunga bagi UMKM, hanya tujuh persen per tahun. Sedangkan bank konvensional bisa mencapai 17,5 persen per tahun.

Sebelum meminjam, calon nasabah harus terlebih dahulu memeriksa kebenaran dari perusahaan fintech di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dari sekitar 300-an (fintech), hanya 77 yang ilegal. Harus dicek betul, karena sekarang ini banyak yang merasa menjadi korban dari fintech ilegal. Harus cek yang mana yang sudah mendapat izin dari OJK," katanya.

Sebagian besar fintech ilegal telah diblokir oleh Kominfo. Pemusnahan ini juga telah dikoordinasikan dengan OJK. Jika menurut mereka perusahaan tersebut belum berizin, maka Kominfo akan proaktif untuk melakukan pemblokiran.

Namun saat ini Niken belum mendapat jumlah pasti tentang berapa fintech ilegal yang telah diblokir. Ia juga memperingatkan, bagi fintech yang menyebarkan data pribadi konsumen akan ditindaklanjuti oleh kepolisian dan dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (dhi)

loading...
Muat Lainnya...