- ANTARA Foto/R. Rekotomo
VIVA – Satu bulan enam hari menjelang pemilihan umum presiden, wakil presiden dan legistalif, Komisi Pemilihan Umum mengaku bahwa persiapannya berjalan dengan lancar.
Namun, di balik positifnya persiapan tersebut, masih ada sejumlah kendala yang muncul. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan, menegaskan hoax menjadi kendala utama, sehingga edukasi dan sosialisasi ke masyarakat menjadi terhambat.
"Ya benar. Jadi upaya KPU, Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum) sebagai penyelenggara pemilu terkendala karena diganggu oleh maraknya berita hoax, terutama di media sosial," kata Wahyu di Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.
Ia juga mengatakan para penebar hoax ini bertujuan untuk melegitimasi pemilu itu sendiri, termasuk mengurangi kepercayaan publik. Wahyu menegaskan, suka tidak suka, upaya sistematis dari berita bohong ini memang ada.
Salah satu hoax yang ramai diperbincangkan adalah 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Di sini, menurut Wahyu, memberi kesan bahwa KPU cenderung tidak netral dengan sejumlah berita yang beredar.
"Berita 7 kontainer itu meruntuhkan profesionalisme KPU. Kami berembuk untuk melaporkan ke pihak berwenang. Kalau mendiamkan artinya kita membiarkan hoax. Tunjukkan satu saja KPU tidak netral di bagian mana," tegas Wahyu.
Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Afifuddin, mengungkapkan bahwa semua orang tidak membayangkan percepatan perkembangan media sosial terjadi seperti sekarang. Ia lalu mencontohkan kebiasaan penggunaan media sosial oleh masyarakat.
Akan tetapi, ia menyebut perkembangan ini jika diikuti dengan berita yang baik tidak akan menjadi masalah. "Kita dihadapkan dengan situasi dan tantangan baru, di mana percepatan informasi tidak hanya informasi benar tapi juga yang tidak benar. Begitu cepat di media sosial," kata Afifuddin. (ann)
