- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA – Usai pencoblosan suara Pilpres dan Pileg, KPU diserang isu penghitungan yang salah dan juga website yang diserang oleh peretas.
Selain peretasan, website KPU sempat tumbang atau down pada awal-awal usai coblosan. Namun tumbangnya website KPU bukan kali ini terjadi. Pada Pilkada 2017 dan 2018, website KPU sempat down dan sulit diakses.
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, dalam keterangan tertulisnya Senin, 22 April 2019, menerangkan banyak sekali isu yang menyesatkan di publik. Isu tersebut lewat media sosial dan WhatsApp.
Menurutnya, selalu ada kemungkinan KPU mengalami serangan pada website dan sistemnya, seperti instansi pemerintah lainnya. Namun konten yang dihadirkan ke publik oleh para buzzer cenderung membodohi publik.
“Salah satu yang paling jelas adalah gambar dan video real time hacking antarnegara. Banyak website yang menyediakan ini, salah satunya Kaspersky Lab. Masyarakat yang awam diberikan konten ini dan diarahkan bahwa ini adalah bentuk serangan ke KPU. Bahkan ada yang memberikan gambar billing warnet dan masyarakat percaya,” jelas chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) tersebut.
Menurut Pratama, faktor paling utama yang membuat website KPU down adalah adanya lonjakan kunjungan, sehingga server tidak sanggup lagi memproses. Hal ini harusnya diantisipasi KPU sejak lama, karena sudah terjadi saat Pilkada.
“Saya rasa serangan tetap ada walau tidak sebombastis seperti yang beredar di media sosial. Baiknya pengamanan disinergikan dengan pihak seperti BSSN maupun pihak ketiga yang profesional. Kita punya banyak SDM ahli pengamanan ini,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama melihat, KPU tidak banyak belajar dari peristiwa website KPU down sebelumnya. Akibatnya, sekarang publik yang bingung karena informasi yang sangat simpang siur. Kerja sama dengan BSSN memang sudah ada, walaupun tidak formal. BSSN punya tugas mengamankan infrastruktur penting, salah satunya sistem milik KPU.
Selain peningkatan keamanan pada sistemnya, KPU juga harus pro aktif memberikan pencerahan ke publik lewat media sosial khususnya. KPU perlu menjadikan media sosial mereka sebagai salah satu alat untuk mengeduksi publik, sehingga publik tidak termakan hoaks terus menerus. (ase)
