- Tangkapan layar Jurdil2019.org
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta pengelola website Jurdil2019.org untuk banding pemblokiran jika merasa tidak puas dengan penindakan tersebut. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan, menegaskan langkah pemblokiran Kominfo atas Jurdil2019.org sudah sesuai dan mengikuti ketentuan yang ada.
"Kalau tidak puas dengan blokir ini, silakan berikan hak jawab atau banding. Bisa ketemu face to face atau lewat email. Kami nanti akan tunjukkan di sinilah kamu melanggar. Banding silakan kapan pun, enggak terbatas waktunya," ujar pria yang akrab disapa Sammy itu kepada VIVA, Selasa, 23 April 2019.
Sammy mengatakan, dalam memblokir sebuah platform, Kominfo selalu melangkah dengan ekstra hati-hati. Tiap mendapat rekomendasi untuk blokir sebuah platform dari institusi, Sammy menuturkan, Kominfo tidak serta merta langsung blokir saat itu juga. Kominfo bakal memprofil dan menyusuri digital forensik atas platform yang bakal diblokir.
Namun demikian, pemblokiran bukan akhir dari segalanya. Dia menuturkan, ada pintu untuk buka blokir atau normalisasi. Sammy malah meminta platform tersebut untuk segera saja mengajukan banding ke Kominfo.
"Kalau mau lebih cepat mereka mengajukan untuk dinormalisasi. Ada kemungkinan untuk dibuka blokirnya," kata dia.
Kasus platform dibuka blokir atau normalisasi sudah pernah terjadi sebelumnya. Sammy mengingatkan beberapa bulan lalu, dalam kasus aplikasi Telegram.
"Dulu ingat kan kasus Telegram. Kita blokir, terus mereka datang ke sini. Dan kemudian kami buka blokirnya," tuturnya.
Sammy menanggapi salah satu protes pengelola Jurdil2019.org soal tidak adanya pemberitahuan sebelum blokir website platform tersebut. Menurutnya, tidak ada ketentuan dalam peraturan yang mewajibkan Kominfo untuk memberitahu kepada platform sebelum diblokir. (ase)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
