- Tangkapan layar Jurdil2019.org
VIVA – Kabar situs jurdil2019.org dicabut blokirnya ternyata cuma isapan jempol saja. Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah Badan Pengawas Pemilu telah meminta kementerian tersebut mencabut blokir platform daring Pemilu tersebut.
Untuk membuka blokir sebuah website, Kominfo meminta platform yang diblokir harus mengajukan normalisasi.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan mengatakan, per Selasa sore 23 April 2019, tidak ada permohonan dari jurdil2019.org untuk banding atau normalisasi.
"Belum ada yang memohon untuk normalisasi," jelas pria yang akrab disapa Semmy itu kepada VIVA, Selasa 23 April 2019.
Untuk cabut blokir, Semmy mengatakan, jurdil2019.org harus memenuhi berbagi syarat untuk normalisasi. Bagi pemilik atau pengembang situs yang merasa dirugikan dengan pemblokiran, menurut Semmy, dapat mengajukan keluhan ke Kominfo.
"Setiap pemilik website yang merasa dirugikan ingin mengajukan banding bisa mengirimkan surat ke kami. Kami tinggal menunjukkan kesalahannya apa," ujar Semmy.
Maksud pernyataan tersebut, pemilik situs bisa mengajukan permintaan pembukaan. Namun harus membuktikan, mereka benar atau sudah melakukan pembersihan dari platformnya.
Semmy mengatakan jika jurdil2019.org mengajukan normalisasi, buka blokir tidak butuh waktu sampai lebih dari tiga hari. "2x24 jam semenjak diterima alasan untuk normalisasi," ujarnya. (dhi)
