- Instagram/@viktorijanikolovskamk
VIVA – Amerika Serikat sepertinya masih setengah hati menghapus Huawei dari daftar hitam. Sebab, meski AS dan China sudah rujuk kembali namun raksasa telekomunikasi dan smartphone China itu harus mendapatkan lisensi dari pemerintah AS.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mengaku bahwa bagi perusahaan teknologi negaranya ingin menjual teknologinya ke Huawei, maka harus dipastikan bahwa teknologi yang dijual tidak akan membahayakan keamanan nasional AS.
"Jadi begini, mereka (Huawei) akan tetap ada di Entity List (daftar hitam), dan aplikasi lisensi akan ditinjau di bawah 'penolakan berdasarkan asumsi' (presumption of denial), sehingga kemungkinan sebagian besar tidak akan disetujui," ungkap Ross, seperti dikutip dari TechCrunch, Rabu, 10 Juli 2019.
Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menghapus perusahaan teknologi China, Huawei, dari daftar hitam atau larangan berbisnis. Dengan demikian maka seluruh perusahaan AS kembali bisa menjual produk-produknya ke Huawei.
Perang Dingin teknologi pun berakhir. Penghapusan daftar hitam ini dilakukan usai Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang, Sabtu, 29 Juni 2019.
Menurut Trump, pencabutan larangan bisnis ini juga bisa membantu pengembangan industri teknologi tingkat tinggi milik AS, yang diklaim Trump sebagai yang terbaik di dunia.
Ia mengklaim tindakan ini cukup adil karena perusahaan-perusahaan AS tidak senang ketika pemerintah memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam melalui Entity List yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS.
Sebelumnya, makin meruncingnya perang dagang ini sampai membuat Pendiri dan Kepala Eksekutif Huawei, Ren Zhengfei, geleng kepala. Ia seakan tidak percaya kalau perusahaan-perusahaan teknologi di Eropa mengikuti jejak rekan-rekannya dari AS.
Bukan tanpa alasan mengapa Ren begitu heran dengan keputusan tersebut. Sebab, sebelumnya ia tidak begitu pusing dengan embargo AS lantaran beberapa komponennya bisa dipasok dari mitra mereka dari Eropa.
PT BMI Ajukan PK Kasus Sengketa Lahan ke MA, Minta Eksekusi Ditunda
Perusahaan pengolahan hasil laut dengan orientasi ekspor, PT Bumi Menara Internusa (BMI) mengajukan PK atas gugatan sengketa lahan pabrik di Malang ke Mahkamah Agung
