- Change.org
VIVA – Pemerintah mengatakan blokir internet di wilayah Papua terus dilakukan sampai situasi Papua benar-benar normal. Keputusan itu merupakan hasil pertemuan antara Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jumat sore 23 Agustus 2019.
"Berlangsung sampai besok. Jadi besok hari Sabtu pun sepanjang hari masih akan dikenakan pemblokiran data," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu di Gedung Kominfo, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.
Dia mengatakan, situasi secara faktual di lapangan sudah mulai berangsur pulih. Namun konten provokatif seputar Papua masih banyak bertebaran di dunia maya.
Hingga Jumat siang, data Kominfo menunjukkan terdapat 33 item dan 849 URL informasi bersifat hoaks dan provokatif terkait Papua. Pria yang akrab disapa Nando itu mengatakan, persebaran konten provokatif ini jumlahnya terbilang sedikit namun persebarannya lebih masif.
Data terbaru menunjukkan, provokasi juga berlangsung melalui SMS berupa ajakan untuk turun ke jalan. "Tadi diputuskan, belum dilakukan pembatasan SMS dan voice karena itu bagi Anda komunikasinya masyarakat kita," ujarnya.
Baca juga nih: 5 Fakta Ular Weling, Lebih Ngeri dari Kobra
Rudiantara mengakui kesulitan melihat langsung keadaan di Papua. Berbeda jika kejadian terjadi di Jakarta. "Kalau di Jakarta kejadian itu saya bisa lari lihat ke lapangan. Kalau di sana tergantung kepada yang monitor di sana, temen-temen penegak hukum," ujarnya. (kwo)
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
