Pendapatannya Nyaris Rp2.000 Triliun, Bukti Huawei Kebal Blacklist AS
- VIVA/Misrohatun Hasanah
VIVA – Pendapatan raksasa teknologi China Huawei secara global menembus angka US$123 miliar atau nyaris mendekati Rp2.000 triliun pada akhir 2019. Dengan begitu, daftar hitam atau blacklist yang disematkan Amerika Serikat (AS) kepada Huawei seperti tidak berdampak terhadap bisnis mereka.
"Tahun lalu menjadi tahun yang luar biasa bagi Huawei. Meskipun mengalami tekanan yang sangat berat dari pihak luar (AS), namun kami berkomitmen kuat untuk terus maju dan fokus dalam meningkatkan kontribusi kepada para pelanggan. Hasilnya cukup membanggakan. Kami meraih pendapatan Rp1.980 triliun secara global," kata Rotating Chairman Huawei, Eric Xu, dalam Live Streaming Press Conference Huawei 2019 Annual Report, Selasa, 31 Maret 2020.
Laba bersih Huawei ini pun mencapai US$9 miliar atau Rp145 triliun. Mereka juga telah melakukan investasi jangka panjang di mana 15,3 persennya diperuntukkan bagi riset dan inovasi.
Bisnis perusahaan yang paling berpengaruh adalah pada peluncuran komersial jaringan 5G. Untuk mendukung adopsi komersial dan mendorong inovasi baru dalam teknologi ini maka Huawei berkolaborasi dengan operator-operator telekomunikasi di seluruh dunia untuk membangun pusat inovasi 5G.
Xu menuturkan jika pendapatan dari bisnis telekomunikasi Huawei mencapai US$42,5 miliar atau meningkat 3,8 persen dari 2018. Solusi ini telah digunakan pada lebih dari 50 negara dan kawasan, serta terbukti mampu menghadirkan layanan internet mobile untuk 40 juta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Sementara untuk bisnis consumer, Xu mengaku berhasil mengapalkan 240 juta unit smartphone, sehingga pendapatan Huawei mencapai US$66,9 miliar atau meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Ke depan, tantangan dari luar akan semakin kompleks. Kami bertekad untuk terus memperkuat apa yang selama ini menjadi keunggulan serta daya saing produk dan layanan kami, mendorong terwujudnya inovasi secara terbuka dan dihadirkannya nilai bagi pelanggan dan masyarakat," tegas Xu.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
