DPR Tunda Bahas RUU Perlindungan Data, Kominfo Maunya Tancap Gas | Halaman 2

DPR Tunda Bahas RUU Perlindungan Data, Kominfo Maunya Tancap Gas

Jumat, 12 Juni 2020 | 15:54 WIB
DPR beralasan karena Virus Corona, Kominfo ingin rampung tahun ini.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.
Photo :
  • VIVA/ Novina Bestari Putri

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

"RUU PDP adalah payung hukum bagi pengguna internet," tegas Semuel. Awalnya, ia menargetkan RUU PDP segera rampung pada Agustus 2020. Namun, karena adanya pandemi maka ditunda penyelesaian tetapi diupayakan akhir 2020 sudah menjadi UU.

"Ada pandemi jadi pembahasannya tertunda. Kami terus upayakan selesai pada tahun ini," tutur Semuel. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, mengakui pembahasan RUU PDP tertunda akibat Virus Corona.

"Harusnya 10 hari ke depan kami melakukan pembahasan berupa konsinyering. Tapi masalahnya sejak tanggal 28 Februari itu langsung menghadapi masalah dengan program kerja kita. Sebab, salah satu tugas kita kan melakukan pengawasan dan perlindungan warga negara serta badan hukum Indonesia di luar negeri. Krisis COVID-19 sudah melanda hampir seluruh negara jadi kita lagi sibuk banget fokus ke situ," kata dia.

Farhan juga mengakui jika beberapa masalah yang dihadapi saat ini menjadi alasan urgensi pembuatan aturan perlindungan data pribadi. Dua masalah menyangkut data konsumen Tokopedia dan DPT dari KPU yang kabarnya diperjualbelikan di situs dark web. Dua masalah itu, menurut Farhan, sebenarnya memiliki indikasi pidana.

Berita Terkait :
)
Saksikan Juga