Kominfo: Frekuensi adalah Sumber Daya Alam Terbatas jadi Harus Ditata
Minggu, 14 Juni 2020 | 08:30 WIB

Kominfo: Frekuensi adalah Sumber Daya Alam Terbatas jadi Harus Ditata

Pemerintah dan Komisi I DPR lagi menyempurnakan revisi UU Penyiaran.
Menkominfo Johnny G Plate.
Photo :
  • VIVA/Novina Putri Bestari

Menkominfo Johnny G Plate.

VIVA – Di era disrupsi dan pandemi Virus Corona COVID-19 seperti sekarang membuat perubahan menuju digital semakin tak terelakkan. Pemerintah dan DPR sedang membahas legislasi primer yang berhubungan dengan ruang digital.

Sebagai harapan, ke depannya, Indonesia bisa memasuki era society 5.0, era di mana teknologi digital dapat diaplikasikan dan berguna bagi kehidupan manusia serta kemajuan bangsa dan negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, beberapa legislasi primer yang mendukung ruang digital tengah dibahas antara pemerintah dan DPR. Rancangan legislasi itu di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi dan revisi UU Penyiaran.

"Kami berharap nantinya kebutuhan industri penyiaran dan ruang digital dapat terpenuhi. Memang sebagian materi yang ada di revisi UU Penyiaran juga dibahas di Omnibus Law RUU Cipta Kerja," ungkapnya, dalam sebuah diskusi online, belum lama ini.

Supaya dapat mengakomodasi ruang digital di masa mendatang, Kominfo juga memiliki kewajiban untuk melakukan penataan frekuensi, baik itu melalui farming maupun refarming.