- Unsplash
VIVA – Pasukan Antariksa Amerika Serikat (US Space Force) akan memperluas tugasnya di luar angkasa. Tidak hanya menjaga Bumi tetapi mau menginvasi Bulan. Hal ini terkait program eksplorasi berawak ke Bulan oleh NASA bernama Artemis.
Niat Pasukan Luar Angkasa AS menginvasi satelit alami Bumi itu adalah untuk menambang seluruh sumber daya yang ada di sana. Keinginan Amerika untuk menginvasi antariksa ini ternyata juga disorot dalam laporan penelitian berjudul 'State of the Space Industrial Base 2020: A Time for Action to Sustain US Economic & Military Leadership in Space'.
Menurut laporan itu, seperti dikutip dari situs Space, Sabtu, 19 September 2020, AS mengalami tantangan besar dan perubahan dalam batas terakhir. Soal ruang cislunar atau Bumi-Bulan ada kebutuhan untuk mengontrol sejumlah titik kritis.
"Aktivitas ruang angkasa meluas melampaui orbit geosynchronous, negara pertama yang mampu membangun infrastruktur transportasi dan kemampuan logistik untuk melayani GEO (orbit Bumi geosynchronous) dan ruang cislunar akan memiliki kemampuan unggul untuk mengontrol atas ruang cislunar," ungkap laporan tersebut.
Pengendalian itu termasuk sejumlah sumber daya dari Bulan dan titik Lagrange, yakni wilayah stabil secara gravitasi di ruang angkasa tempat probe mendapatkan parkir tetap tanpa menghabiskan banyak bahan bakar.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa sumber daya Bulan, khususnya hidrogen dan oksigen yang berasal dari es, bisa menyediakan propelan bagi ruang angkasa untuk keamanan sipil, komersial, dan nasional. Ini merupakan kunci bagi akses ke sumber daya obyek antariksa lainnya, yaitu asteroid dan Planet Mars.
Laporan itu juga menyanggah jika invasi Pasukan Luar Angkasa AS berhubungan soal meninggalkan sebuah sejarah. "Secara strategis ini untuk memiliki kekayaan sumber daya Bulan yang dapat mendorong ekonomi, serta untuk memungkinkan eksplorasi dan mendirikan pemukiman masa depan di Tata Surya," tulis laporan itu.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
