- VIVA.co.id/Suryanta Bakti Susila
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan soal aturan penyederhanaan pemberian sertifikasi ponsel kepada vendor. Dia menegaskan aturan itu tak hanya menguntungkan merek ponsel global tapi juga bisa memengaruhi merek ponsel lokal dalam menghadirkan produk terbaru sesegera mungkin.
Saat ditemui usai Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) di Gedung Nusantara II Paripurna DPR-RI, Jakarta, Rabu, 28 September 2016, Rudiantara mengatakan penyederhanaan sertifikasi ponsel ditujukan untuk mempercepat produk terbaru agar bisa cepat dipasarkan.
Untuk diketahui, penyederhanaan ponsel ini berupa penghapusan uji lab. Sebelumnya tiap vendor harus melalui uji lab yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar mendapatkan sertifikasi yang kemudian bisa dipasarkan. Namun, dalam wacana penyederhanaan sertifikasi ponsel itu ditujukan kepada merek smartphone global tertentu.
Tetapi, Rudiantara menjelaskan dampak dari penyederhanaan sertifikasi ponsel itu juga akan dirasakan oleh vendor lokal. Sehingga hal tersebut menepis isu miring soal 'dianak tirikannya' vendor lokal oleh pemerintah.
"Tujuannya untuk percepatan proses, di mana yang tadinya uji lab, kalau sekarang (nanti) tidak usah, yang penting mengikuti standar internasional, itu yang pertama. Kedua, diperhatikannya juga soal perlindungan konsumen atau post market survaillance," ujarnya.
Rudiantara melanjutkan bahwa selama ini tiap vendor tidak memberitahu rencana mereka untuk memproduksi ponsel. Ketika sudah diproduksi baru diajukan ke Kominfo untuk diuji produknya guna mendapatkan sertifikasi ponsel. Menurutnya, proses tersebut memakan waktu, sebab untuk mendapatkan sertifikasi ponsel tersebut setidaknya butuh satu bulan.
"Sebelum diproduksi kita datang (untuk pengecekan) dan produk itu sesuai standar. Ya sudah itu bisa langsung dipasarkan, pasar cepat menerima ponselnya, itu bagus kan. Proses sertifikasi itu butuh satu bulan, kalau disederhanakan kan itu bisa menghemat 16 persen resources yang mengurus begitu (sertifikasi ponsel)," tuturnya.
Penyederhanaan tidak hanya ditujukan untuk merek global tertentu yang sudah teruji kualitasnya dengan pengujian lab yang sangat canggih. Tapi, kata Rudiantara, pengecekan pihak pemerintah langsung terjun ke vendor juga bisa menguntungkan merek lokal. Sehingga, merek lokal itu yang sudah memenuhi standardisasi yang ditetapkan, bisa dipasarkan tanpa harus mengantre.
"Bila ditemukan ponsel yang tidak sesuai di lapangan, kita akan sanksi. Kita sudah bicara dengan AIPTI (Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia) beberapa kali dan mereka senang. Implementasinya tahun 2017," ungkap dia.
