Era Digital Ekonomi, Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas

Menkominfo Rudiantara.
Sumber :
  • Viva.co.id/Amal Nur Ngazis

VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan perkembangan inovasi digital dan teknologi, termasuk bidang ekonomi, merupakan hal yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi.

Integrasi Tiktok Shop dan Tokopedia, DPR: Harus Bantu UMKM Adaptasi dengan Teknologi

Satu hal yang ditekankan, yakni inovasi digital dan teknologi harus memiliki nilai tambah bagi tatanan ekonomi Indonesia.

“Teknologi itu diserap. Yang tidak boleh diserap yang merusak kehidupan ekonomi Indonesia," katanya di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2017.

Sambut Mudik Lebaran, Perusahaan Ban Ini Rambah Dunia eCommerce

Rudiantara juga menegaskan setiap perubahan teknologi harus dapat dikuasai dan dipilih demi mendapatkan manfaat optimal.

I'm a true proponent, a form believers of this technology changes. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. How can we cope with the technology changes? Tapi tetap harus pilih-pilih,” tuturnya.

Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital

Menurutnya, salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan isu pertumbuhan digital ekonomi adalah perlindungan konsumen. Ia menegaskan arti penting pendidikan untuk konsumen dalam bidang e-commerce.

“Bahkan dalam konteks ini, pemerintah itu termasuk advance. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengeluarkan Safe Harbor Policy. Kalau tidak ada (kebijakan) ini, maka konsumen bakal kabur karena tidak percaya," ungkap Chief RA, sapaan akrab Rudiantara.

Ia lalu mencontohkan aplikasi GoFood. "Misalnya, tiba-tiba ada konsumen yang keracunan, siapa yang bertanggungjawab? Harus ada batasan di mana tanggung jawab penyedia platform dengan merchant. Itu maksud saya," paparnya.

Tak hanya itu, demi melindungi konsumen, Rudiantara juga mengungkapkan bila pihaknya akan menggandeng sejumlah pihak untuk mencegah penipuan berkedok e-commerce atau jual beli online.

"Kami (Kemenkominfo) nggak bisa jalan sendirian. Tapi kami mempunyai fungsi sebagai government public relation. Bisa nanti kita menggandeng Kementerian Perdagangan. Kalau bicara e-commerce ada physical trading atau iDEA," terang Rudiantara.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya