- Kominfo.go.id
VIVA – Pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat, untuk tidak percaya informasi bohong, atau hoaks terkait penerapan registrasi ulang kartu prabayar pada telepon seluler.
Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Henri Subiakto mengatakan, hoaks ini sudah menyebar di lini massa untuk mengatifkan penerapan kebijakan registrasi ulang dengan agenda politik di 2019.
Sebelumnya, diketahui beredar pesan viral, registrasi ulang kartu prabayar itu disebut mendata penduduk untuk dukungan calon presiden dari independen.
"Jangan percaya dengan hoaks. Karena apa, karena memang ada yang terancam dengan registrasi ulang ini," kata Henri, saat diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 4 November 2017.
Henri menduga, penyebaran informasi hoaks itu sengaja dimanfaatkan pelaku yang biasa bertindak di kejahatan siber. Dengan adanya aturan baru ini, pemerintah bisa mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan siber, seperti penipuan pulsa hingga penyebar ujaran kebencian di media sosial.
"Banyak nomor-nomor dibeli, besok setelah dipakai kejahatan, lalu dibuang. Besok, tidak bisa lagi seperti itu. Nah, pelaku biasa dapat duit atau menjadi profesi menipu sekarang resah," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Roy Suryo sependapat dengan niat pemerintah meregistrasi ulang kartu prabayar. Walaupun partainya berada di pihak penyeimbang, dia meyakini tidak ada muatan politik untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2017.
Sebab, kata dia, Pilpres mendatang sudah pasti calon presiden diusung dari partai politik, bukan berdasarkan data kependudukan seperti prasyarat jalur independen setiap Pilkada.
"Sekarang Presidential Threshold ada ambang batasnya, enggak mungkin lebih dari tiga (Paslon) hitung-hitungan saya. Artinya, tidak ada calon independen," ujarnya.
