- REUTERS/Dado Ruvic
VIVA – Sebagai langkah mengurangi konten berbau terorisme pada mediumnya, YouTube telah melarang video dari ulama ekstremis asal Amerika Serikat, Anwar al-Awlaki.
Nama al-Awlaki memang cukup menjadi perhatian bagi pemerintah Negeri Paman Sam. Sosok tersebut dianggap bertanggung jawab menyebarkan paham ekstrem di AS dan berkontribusi menyebarkan bibit terorisme di negara adidaya tersebut.
Meski al-Amlaki telah terbunuh akibat serangan drone tentara AS pada 2011, namun pendukung ulama tersebut terus mengunggah dan menyebarkan ceramahnya di YouTube.
Untuk itu, dikutip dari The New York Times, Senin 12 November 2017, YouTube secara drastis telah mengurangi dan menghapusi arsip video al Awlaki. Sebelum ada langkah bersih-bersih YouTube itu, setidaknya ada ratusan jam video ceramah al Awlaki yang tersedia di YouTube.
Dengan menggunakan teknologi video fingerprinting, YouTube kini menandai video al Awlaki secara otomatis dan memblokir video ulama tersebut sebelum dilihat oleh pengguna YouTube.
Cara itu sejauh ini cukup sukses mengurangi akses untuk melihat video al Awlaki. YouTube mengungkapkan, pada musim gugur tahun ini, video al Awlaki di YouTube tersedia lebih dari 70 ribu video. Namun saat ini video al Awlaki tinggal 18.600 video, yang mayoritas tentang laporan kehidupan dan kematiannya, perdebatan atas meninggalnya ulama tersebut, sampai jejak karyanya. Video ceramah al Awlaki dilaporkan kini sudah hilang dari medium video Google tersebut.
Langkah YouTube untuk membersihkan konten yang berbau ekstremisme itu didorong oleh banjir kritik dari berbagai pihak. Facebook, Twitter sampai Google mendapat kritikan karena lambat dalam menangani konten negatif tersebut. Para perusahaan internet itu sebelumnya selalu dikritik karena berdalih mereka adalah medium netral tanpa bertanggung jawab atas apa yang diposting pengguna mereka.
Langkah YouTube membersihkan video ekstremis itu mendapat sambutan dari pegiat antiterorisme.
"Ini adalah momen penting atas pertanyaan bagi kita, apakah kita akan membiarkan proliferasi siber jihad yang tak terkendali," jelas Kepala Eksekutif Counter Extremism Project, Mark D. Wallace. (hd)
